Pentingnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Branding Desa

Ilustrasi desa wisata di Indonesia. Foto: Dok. Kemenparekraf

Kepala pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRPDN BRIN) Mardyanto Wahyu Tryatmoko menekankan pentingnya pemanfaatan branding bagi desa. Menurutnya hal ini bisa dimanfaatkan untuk kemajuan desa.

"Branding desa bisa dimanfaatkan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dan arah pembangunan desa," ungkap Mardyanto saat membuka Webinar Series Desa PRPDN BRIN dengan tema, "Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Pengembangan Branding Desa," Jumat (1/11/23).

Diskusi ini merupakan sinergi kegiatan riset dengan pemangku kepenting antara PRPDN bersama dengan Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri. Peningkatan kapasitas aparatur desa juga menjadi hal yang utama dalam memajukan desa.

"Sehingga aparatur desa bisa mengenali value yang dimiliki desanya dan diolah menjadi branding desa," imbuh Mardyanto.

Selanjutnya, Ketua Kelompok Riset Pemerintahan Desa PRPDN BRIN Imam Radianto mengungkapkan, kondisi aparatur pemerintahan desa saat ini memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Antara lain, turnover aparatur desa yang besar, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, wawasan terbatas terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan dan kungkungan pemerintahan.

Ilustrasi kantor kepala desa. Foto: Endah Kurnia Wirawati/Shutterstock

Saat ini, kumlah desa sebanyak 74.961. Dengan jumlah yang sangat besar itu, maka diperlukan konsolidasi program pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menangani masalah kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting.

"Inovasi kolaborasi pemerintahan desa menekankan pada dua strategi penting meliputi kapasitas jejaring kepemimpinan dan area inovasi pada tingkat lokal desa," ungkap Imam dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, Imam menambahkan pentingnya meningkatkan kualitas demokrasi di tingkal lokal dan desa. Sehingga bisa memperkuat pembangunan ekonomi dan infrastruktur wilayah, menghasilkan kualitas usaha kelompok masyarakat dan memperkecil ketimpangan antar wilayah.

"Itu semua bisa dilakukan melalui penguatan community base development berbasis penguatan kelembagaan, penguatan strategi keuangan, keberlanjutan program dan pendampingan pasca program," imbuh Imam.

Terkait branding desa, Postdoctoral PRPDN BRIN Haris Satria mempertegas pentingnya kolaborasi antar aktor dalam jejaring di tingkat lokal desa. Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya branding desa dengan memperhatikan branding positioning, branding personality dan branding identity.

"Itu semua guna memperkuat pembangunan desa dengan brandingnya," jelas Haris.

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Kemendagri, yang diwakili Marwah Fitra Sari menjelaskan, pelatihan aparatur desa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa. Jumlah desa yang mengikuti pelatihan P3PD pada 2023 sebanyak 33.458 desa dengan berhasil melibatkan 131.610 peserta.

Untuk selanjutnya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dengan konsep berbasis learning management system (LMS) yang sedang disiapkan Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri agar peningkatan kapasitas melalui pelatihan lebih massif lagi.

"Fokus luaran peningkatan kapasitas pemerintahan desa dapat memanfaatkan konsep inovasi kolaborasi pemerintahan desa," pungkasnya.