Perintah Jokowi Hentikan Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Terlambat
·waktu baca 2 menit
PerbesarPresiden Jokowi akhirnya bersikap dengan melarang para menteri di Kabinet Indonesia Maju bicara soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Namun menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, pernyataan Jokowi itu tidak cukup. Ia menilai, Jokowi perlu mengambil sikap tegas dengan memberi sanksi kepada para pembantunya.
“Muhaimin Iskandar atau mungkin Zulkifli Hasan perlu dilakukan teguran dan sanksi. Ya, semisal mungkin reshuffle. Karena reshuffle pun memiliki momentum yang cukup kuat. Selain karena proses kegaduhan yang dibuat termasuk juga kerja-kerja para menteri yang dirasa mengecewakan," kata Dedi saat dihubungi, Kamis (7/4).
"Dan ini, kan, sudah terlihat bagaimana Jokowi melakukan teguran. Itu menunjukkan ekspresi kekecewaannya yang menurut saya layak untuk mengambil tindakan, yaitu reshuffle,” lanjutnya.
Dedi juga menilai larangan Jokowi itu tidak relevan dan sudah terlambat karena opini publik terhadap isu ini telah terbangun. Dimulai dari pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, hingga pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengeklaim mempunyai big data yang menunjukkan masyarakat ingin pemilu ditunda.
“Ketika Jokowi melakukan larangan di akhir mobilisasi seperti sekarang, selain ada keterlambatan saya kira ini adalah upaya untuk melepas diri dari tanggung jawab wacana tersebut sejak awal. Atau paling tidak Jokowi berusaha untuk menghindar dari dampak polemik yang sudah telanjur terbangun,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga punya track record panjang terkait inkonsistensinya dalam menyampaikan pernyataan. Yang terbaru adalah ketika Jokowi mengkritisi keputusan menterinya terkait kenaikan harga bahan pokok dan bersikap seolah tidak mengetahui informasi tersebut.
Padahal keputusan tersebut tentu dilakukan setelah persetujuan presiden atau malah keputusan dari presiden itu sendiri. Ia tidak yakin Jokowi tidak mengetahui keputusan kebijakan yang diambil para pembantunya.
"Itu, kan, mustahil kalau Jokowi tidak mengetahui tetapi begitu berpolemik tiba-tiba Jokowi melakukan statement yang seolah-olah dia tidak tahu. Ia melakukan kritik terhadap menterinya sendiri. Jadi saya kira hal-hal semacam ini senada dengan apa yamg disampaikan Jokowi terkait dengan wacana penundaan pemilihan umum ini.
“Untuk itu kelompok-kelompok sipil yang menolak keras wacana ini saya kira tidak perlu terlena atau bahkan percaya begitu saja dengan statement Presiden Joko Widodo,” tutupnya.
Reporter: Dhania Anindyaswari Puspitaningtyas