Perkuat Sistem Demokrasi, Parpol Diminta Optimalkan Kaderisasi

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan di dekat bendera partai politik peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/5/2023). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menekankan pentingnya peran partai politik (parpol) dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Sejalan dengan itu, Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean meminta parpol mengoptimalkan proses rekrutmen dan kaderisasi demi terbentuknya kader-kader berkualitas yang siap mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin.

"Idealnya partai politik ini dapat berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah berpihak pada kepentingan dan aspirasi masyarakat," ungkap Noudy saat acara seminar 'Strategi Optimalisasi Peran dan Fungsi Partai Politik untuk Penguatan Demokrasi di Indonesia' di Hotel Acacia pada Rabu (19/6).

Dia mengatakan, rekrutmen dan kaderisasi yang optimal akan membantu parpol menyaring calon pemimpin yang memiliki komitmen dan kapabilitas untuk membawa perubahan yang positif bagi bangsa.

"Parpol memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi, yakni menjadi poros dalam proses demokrasi," tambah Noudy.

Kendati demikian, Noudy mengatakan, kurang optimalnya proses rekrutmen dan kaderisasi partai disebabkan belum adanya sistem kaderisasi yang jelas.

Para pemateri dalam acara seminar "Strategi Optimalisasi Peran dan Fungsi Partai Politik untuk Penguatan Demokrasi di Indonesia" di Hotel Acacia pada Rabu (19/6/2024). Foto: Dok. Kemendagri

Hal itu menyebabkan sumber rekrutmen politik cenderung masih mengikuti garis yang ditentukan oleh faktor primordial seperti agama, hubungan daerah, kesamaan daerah, faktor kesetiaan, hingga kedekatan dengan pemimpin partai.

"(Masalah lainnya) adanya dominasi pimpinan partai dalam proses seleksi calon anggota legislatif," tegasnya.

Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syarif Hidayat mengatakan, berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indonesia dinilai telah cukup berhasil menjaga partisipasi pemilih dalam pemilu.

Kendati secara kuantitas, lembaga maupun aturan main demokrasi telah dihadirkan, tetapi secara kualitas praktik yang berlangsung belum mencerminkan karakter demokrasi yang substantif. Hal ini lantaran minim kapasitas karena sistem kaderisasi yang kurang optimal.

"Oleh karena itu partai politik itu menjadi sangat penting, untuk kemudian diperbaiki perannya (khususnya dalam rekrutmen dan kaderisasi)," jelas Syarif dalam kesempatan yang sama.

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyoroti terkait isu penyederhanaan parpol. Hal itu menurutnya perlu dipikirkan secara serius sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran parpol. Sebab, sedikit parpol yang mengakar dan berbasis kebutuhan ideologis masyarakat dinilai lebih efektif.

"Catatan demokrasi kita yang serius sampai kapan kita mau memelihara multi partai, ujung-ujungnya KKN. Semua keputusan output-nya tawar menawar. Itu bahayanya," pungkasnya.