Pertemuan MIKTA Berakhir, Lahirkan 5 Kesepakatan di Yogyakarta

Pertemuan ke 14 Menteri Luar Negeri MIKTA di Yogyakarta. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Pertemuan tingkat menteri negara anggota forum konsultasi Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia (MIKTA) ke-14 di Yogyakarta resmi ditutup. Ada 5 kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan itu. "Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, bersama dengan menteri luar negeri MIKTA menyepakati isu-isu seperti Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, memperkuat multilateralisme dan peran PBB, kerja sama global dalam migrasi, terorisme, dan masalah Semenanjung Korea,” kata Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir di Hyatt Residence, Yogyakarta, Kamis (7/2). “Pertemuan tersebut sepakat untuk terus memperkuat kerja sama MIKTA dengan fokus pada peningkatan aturan strategis MIKTA dalam menjembatani berbagai kepentingan di antara negara maju dan berkembang,” sambungnya lagi.

Fachir mengharapkan, kelima poin tersebut dapat memperkuat peran dan komitmen MIKTA dalam menangani isu-isu global yanag sedang berkembang saat ini. Menanggapi hasil pertemuan MIKTA di Yogyakarta pada Kamis (2/7) ini, pengamat politik internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, melihat 5 kesepakatan adalah awal baik untuk perjalanan forum konsultasi ini kedepannya. “Diplomasi itu pelan-pelan, jangan terlalu dikejar target, dengan lima poin ini sudah mencukupi asal semua negaranya bertanggung jawab,” kata Teuku saat dihubungi kumparan.

Pertemuan tingkat menteri negara anggota MIKTA di Jogjakarta. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Di masa mendatang Teuku berharap MIKTA perannya tidak hanya sebatas konsultasi. Namun, bisa berdampak langsung bagi masyarakat dan pemerintah lima negara anggotanya. “Kerja sama lima negara (MIKTA) tersebut semakin terorganisir, hanya tidak ada sekretariatnya, sebatas informal saja, padahal seharusnya ada, kalau masing-masing negara itu mau, dibikin ada sub direktorat MIKTA atau di bawah dirjen multilateralisme ada sebuah sub direktorat MIKTA, supaya asosiasinya bergulir terus antara pemerintah dan masyarakat,” kata Teuku.

Sementara peneliti politik LIPI Dewi Fortuna Anwar saat menanggapi hasil MIKTA menegaskan, tidak penting berapa kesepakatan yang dihasilkan. Yang lebih penting adalah bagaimana tindak lanjut kesepakatan tersebut dijalankan. “Yang penting itu follow-upnya. Jangan terlalu banyak summit kalau tidak ada hasilnya, what is next? apa cuma berhenti di level statement? atau ada komitmen untuk menindaklanjuti di level teknis?” kata Dewi kepada kumparan. “Yang kita kritisi kan banyak pertemuan-pertemuan, banyak sekali kesepakatan tetapi follow-upnya tidak ada,” sambungnya lagi. RI Serahkan Ketua MIKTA

Suasana pertemuan ke 14 Menteri Luar Negeri MIKTA di Yogyakarta. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Dalam penutupan pertemuan MIKTA Indonesia resmi menyerahkan jabatan ketua ke Meksiko. RI menjabat sebagai ketua MIKTA selama 2018. Selama setahun menjabat sebagai ketua MIKTA, prioritas utama Indonesia ada dua isu yaitu perdamaian dan keamanan. Oleh karenanya, Indonesia mengangkat tema "Fostering Creative Economy and Contributing to Global Peace" untuk MIKTA di tahun 2018. Wamenlu Fachir menjelaskan, selain pertemuan tingkat menteri ada beberapa kegiatan yang terkait MIKTA dilakukan oleh Indonesia. "Kita punya beberapa program yang sudah kita lakukan misal MIKTA goes to campus kemudian kegiatan untuk start up, digital ekonomi, kemudian interfaith dialog bahkan kita juga mengembangkan bagaimana woman in peace keeping. Itu bagian dari upaya untuk semakin melibatkan masyarakat dalam kegiatan MIKTA," tutur Fachir.

Pertemuan tingkat menteri negara anggota MIKTA di Jogjakarta. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Menambahkan Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri Meksiko Julian Ventura Valero, saat menerima estafet keketuaan MIKTA dari RI menyatakan pada 2019 negaranya akan fokus pada isu kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Tema yang akan diadopsi Meksiko sendiri pada tahun kepemimpinannya di 2019 adalah ‘Social ‘Development, Global Governance and a Sustainable future’. “Meksiko akan berupaya meningkatkan kolaborasi pada tiga bidang utama, pertama kerja sama ekonomi untuk pembangunan sosial, kedua memperkuat multilateralisme dan berkolaborasi dengan organisasi internasional, dan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada Agenda 2030,” kata Valero.

Pertemuan ke 14 Menteri Luar Negeri MIKTA di Yogyakarta. Foto: Darin Atiandina/kumparan

MIKTA dibentuk pada 2013. Forum ini tepatnya digagas saat pertemuan informal Menlu G20 di Meksiko setahun sebelumnya. Namun, baru resmi berdiri usai pertemuan pertama Menlu MIKTA disela Sidang Majelis Umum PBB 2013. Kerja sama MIKTA terjalin di tujuh area utama yaitu melawan terorisme, di bidang komersial dan ekonomi, energi, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, operasi pemeliharaan perdamaian, tata kelola pemerintahan dan demokrasi. Dengan berakhirnya kepemimpinan Indonesia pada 2018 dan beralihnya posisi koordinator kepada Meksiko pada 2019 menandakan selesainya siklus pertama MIKTA. Keketuaan MIKTA dibuat bergilir dan semua negara anggota mendapat kesempatan menjadi koordinator.