Peru Semakin Mencekam, 2 Anggota Kabinet Mengundurkan Diri

Pendukung mantan Presiden Peru Pedro Castillo melemparkan tabung gas air mata ke arah polisi anti huru hara selama protes di dekat Kongres di Lima, Peru, Senin (12/12/2022). Foto: Ernesto Benavides/AFP

Sejumlah anggota kabinet Peru memutuskan mengundurkan diri di tengah situasi yang tidak kondusif pasca mantan Presiden Pedro Castillo dipecat atas dugaan pemberontakan dan konspirasi.

Dikutip dari Reuters, Menteri Pendidikan Patricia Correa dan Menteri Kebudayaan Jair Perez mengumumkan pengunduran diri mereka lewat Twitter, mengutip kematian sejumlah orang selama kerusuhan.

"Pagi ini saya menyerahkan surat pengunduran diri saya dari posisi Menteri Pendidikan. Kematian rekan senegara tidak dapat dibenarkan. Kekerasan negara tidak dapat dibesar-besarkan dan menyebabkan kematian," katanya lewat Twitter, Sabtu (17/12).

Kongres Peru pada Jumat (16/12) menolak usulan reformasi konstitusi yang dapat memajukan pemilihan presiden hingga Desember 2023 yang merupakan salah satu tuntutan utama pengunjuk rasa.

Peru mengalami kekacauan politik selama bertahun-tahun dengan banyak pemimpin yang dituduh melakukan korupsi, seringnya upaya pemakzulan, dan masa jabatan presiden yang dipersingkat.

Kepergian anggota kabinet kini menimbulkan pertanyaan tentang umur panjang pemerintahan Presiden Dina Boluarte, mantan wakil presiden yang telah disumpah pada 7 Desember 2022 setelah Castillo dilengserkan dari jabatannya melalui pemungutan suara kongres beberapa jam setelah dia berusaha membubarkan kongres.

Penggulingan Castillo menyebabkan pendukungnya marah, dengan para demonstran menuntut pemilihan awal, penutupan kongres, majelis konstituante, dan pengunduran diri Boluarte.

Unjuk rasa berlanjut pada Jumat dengan jalan-jalan utama diblokade dan lima bandara terpaksa ditutup. Setidaknya 16 orang tewas dalam unjuk rasa sejauh ini.

Kepala Ombudspan Peru Eliana Revollar mengatakan, jumlah korban tewas bisa mencapai 20 orang.

Pada Kamis (15/12), otoritas setempat mengungkapkan delapan orang tewas dalam bentrokan antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa di Ayacucho, setelah panel Mahkamah Agung memerintahkan penahanan praperadilan selama 18 bulan untuk Castillo saat dia diselidiki atas tuduhan "pemberontakan dan konspirasi".

Castillo membantah seluruh tuduhan dan mengatakan akan tetap menjadi presiden sah di Peru.

Sementara itu, PBB pada Jumat menyampaikan "keprihatinan" yang mendalam" atas laporan kematian dan penahanan anak di bawah umur dalam unjuk rasa tersebut.

Tuntutan pidana telah diajukan ke jaksa dengan spesialisasi hak asasi manusia di provinsi Ayacucho untuk menentukan "tanggung jawab atas pelanggaran serius" di sana. Hal ini diungkapkan kantor Ombudsman tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Sebelumnya, pemerintah Boluarte mengumumkan status keadaan darurat pada Rabu (14/12), memberikan kekuatan khusus kepada polisi dan membatasi kebebasan termasuk hak untuk berkumpul. Tapi, tampaknya tidak berpengaruh banyak dalam membendung massa aksi.