Pimpinan Komisi IV Soroti Banyak Kader PSI di Folu Net Sink: Bagi-bagi Kekuasaan

Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni melambaikan tangan ke wartawan usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti penunjukan 11 kader PSI sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (Folu) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni.

Raja Juli diminta membuka ke publik seluruh proses penetapan 25 persen tim Folu Net Sink 2030. Apalagi, Raja Juli merupakan Sekjen PSI.

"Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya," kata Alex kepada wartawan, Jumat (7/3).

Raja Juli 'membawa' 11 orang kader PSI jadi tim lembaga yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim Folu Net Sink 2030.

Di antaranya Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang III Konservasi; Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang V Instrumen dan Informasi.

Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab.

Kemudian ada 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia Folu Net Sink 2030. Di mana, 12 orang di antaranya (25 persen) berlatar belakang politisi PSI. Mereka menempati berbagai posisi.

Sebagai orang yang bekerja di program Folu Net Sink 2030, masing-masing kemudian ditetapkan menerima honorarium dengan nominal berbeda, tergantung kepangkatan dalam tim. Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp 50 juta. Wakil penanggung jawab menerima Rp 40 juta.

Sementara masing-masing dewan penasihat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp 25 juta. Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp 30 juta per bulan.

Sedangkan anggota bidang menerima Rp 20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulannya.

"Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud," ucap Alex.

Mencermati personel yang mengisi tim Folu Net Sink 2030 dan sistem honorarium yang ditetapkan, Ketua PDIP Sumatra Barat itu menilai, Raja Juli tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

Penilaian itu, tak lepas dari pengamatan terhadap personel yang mengisi berbagai posisi di tim Folu Net Sink 2030 periode sebelumnya. Di mana mayoritas diisi pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta para akademisi pro lingkungan.

Indonesia’s Folu Net Sink 2030 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.

Alex Indra Lukman. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Pada Pasal 3 Ayat (4) Perpres 98 disebutkan pengurangan emisi GRK utamanya didukung oleh sektor kehutanan sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya).

Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi; konservasi dan pengelolaan hutan lestari; perlindungan dan restorasi lahan gambut; serta peningkatan serapan karbon.

Alex mendesak Raja Juli mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dalam penetapan personel yang ditugaskan di tim Folu Net Sink 2030.

"Jika tak berani terbuka, publik akan menilai keputusan Raja Juli tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan pada kolega yang tentu saja berjarak dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," kata Alex.