PKB Setuju Nomor Urut Parpol di 2024 Tak Diundi: Penghematan Besar

Jubir PKB Michael Sinaga. Foto: Dok. Pribadi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik hasil rapat konsinyering Perppu Pemilu yang memutuskan nomor urut Parpol tak diundi, tapi untuk parpol non parlemen tetap diundi. Ini disepakati Pemerintah, DPR, KPU untuk Pemilu 2024.

Jubir PKB Mikhael Sinaga mengatakan, keputusan itu dapat menghemat anggaran partai politik pada Pemilu 2024 mendatang. Sebab, parpol tetap bisa menggunakan alat peraga yang pernah digunakan pada pemilu sebelumnya.

“Sebagai kader di PKB, saya melihat ini positif untuk semua partai yang ikut di 2024 tidak hanya PKB. Pertama, alat-alat peraga yang dipakai di Pemilu sebelumnya masih bisa digunakan kembali. Jadi, ini penghematan besar, karena kita tahu selama ini biaya mengadakan pemilu itu sangat besar,” kata Mikhael saat dimintai tanggapan, Kamis (17/11).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyapa relawan dalam Gus Muhaimin Festival The Next 2024 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (6/8/2022). Foto: Umarul Faruq/ANTARA FOTO

Menurut Mikhael, yang tidak setuju dengan keputusan nomor urut parpol tak perlu diundi berarti ingin memboroskan APBN. Dia menilai tak ada unsur diskriminatif terhadap putusan tersebut seperti yang diutarakan parpol non parlemen.

“Soal diskriminatif apa fasilitas tambahan yang didapatkan partai lama dibanding partai baru, saya yakin mereka pun tidak bisa sebutkan karena memang KPU dan sistem yang sudah ada saat ini sangat adil,” beber Mikhael.

“Kalau partai baru mau membuat isu soal diskriminasi dalam pemilu, angkatlah isu yang lebih intelektual seperti program jangan mempermasalahkan yang sepele seperti nomor urut,” sambung Michael.

Lebih jauh, Mikhael berpendapat, soal nomor urut layak dimasukkan dalam salah satu substansi Perppu Pemilu. Sebab, menurutnya tak ada yang dirugikan dan justru menghemat APBN

“Mendesak itu kan kesannya reaktif atas sesuatu hal darurat yang perlu direspons, kalau ini sebenarnya logis saja dan tidak perlu terlalu baper (parpol non parlemen),” tutur Mikhael.

“Kami sebagai generasi milenial sangat mengapresiasi keputusan KPU, salah satu concern kami terkait pemilu yaitu sampah spanduk, bendera, kaus dan flyer yang tak terpakai lagi dengan ini dapat dikurangi. Jadi selain menghemat APBN ini juga membantu mengurangi sampah dan mencegah Global Warming,” pungkas Mikhael.

Diketahui, PKB pada Pemilu 2019 lalu mendapatkan nomor urut 1. Salah satu yang menolak ketentuan itu adalah Partai Gelora.

“Enggak fair, ya. Mestinya semua diundi, ya,” papar Wasekjen Partai Gelora Ahmad Chudori kepada kumparan, Rabu (16/11).