Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
ADVERTISEMENT
Isu reshuffle mencuat di tengah pandemi COVID-19 setelah Presiden Joko Widodo jengkel dengan kinerja menteri yang lambat tangani corona di Sidang Kabinet Kamis (18/7).
ADVERTISEMENT
Menanggapi opsi itu, PKB sebagai partai pendukung pemerintah, menyerahkan keputusan tersebut pada Jokowi. Hal ini terkait hak prerogatif Presiden dalam menunjuk atau memberhentikan para anggota kabinetnya.
"Apa pun itu setingkat menteri atau lembaga lain bahwa Pak Jokowi mau mereshuffle apa, itu sepanjang menjadi kewenangan bisa dilakukan," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada kumparan, Kamis (2/7).
"Semuanya atas pertimbangan presiden. Presiden yang dikedepankan adalah kepentingan rakyat," lanjutnya.
Kendati demikian, jika harus menilai, dia meyakini kader-kader partainya yang menjadi anggota kabinet Jokowi-Ma'ruf sudah menunjukkan kinerja yang baik. Dua kader PKB yang menjadi anggota kabinet yaitu Ida Fauziah sebagai Menaker dan Menteri Desa PDTT Abdul halim Iskandar.
"Sepanjang saya tahu kader PKB yang bekerja di kabinet bekerja dengan baik. Tapi kan usernya presiden. Kembali pada presiden," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden di akun Youtube pada Minggu lalu (28/6), terlihat Jokowi yang cukup emosional dengan kinerja menteri di tengah pandemi.
Nada bicaranya tiba-tiba meninggi saat membuka Sidang Kabinet 18 Juni, yang dihadiri seluruh menteri di Istana Kepresidenan. Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga atau mencopot menteri.
"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi dengan nada tinggi di depan para menteri dalam video yang baru diupload Minggu (28/6).
--------------------------
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona )