PKS DKI Kritik Banner Pemilu Damai Heru Budi: Pakai Aja Gambar Monas

Stiker Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di halte Transjakarta yang menuai protes di medsos. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli ikut mengkritik banner/stiker Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait sosialisasi pemilu damai di halte Transjakarta dan fasilitas lain.

Menurut Taufik, seharusnya sosialisasi pemilu bisa memakai gambar selain foto Pj gubernur.

"Kalau pemilu damai pakai aja lambang Jakarta, pakai Monas. Kalau wajah orang pejabat kemudian yang memang sebenarnya turut juga menjadikannya bakal calon gubernur itu nggak bagus," kata Taufik saat dihubungi, Selasa (16/1).

Banner bergambar Heru yang berisi pesan pemilu damai itu sebelumnya diprotes sejumlah warga karena merusak estetika halte.

Stiker/banner tersebut bertuliskan "Pilihan cerdas, pemilu aman, Indonesia kuat!", sementara foto Heru Budi ada di sebelah kanan tulisan.

Taufik pun khawatir hal tersebut bisa menimbulkan presepsi ada kampanye dini. Ia bahkan mendengar memang sudah ada pihak yang akan menjagokan Heru maju di Pilkada DKI 2024.

Stiker Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di halte Transjakarta yang menuai protes di medsos. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

"Itu saja sudah saingan dengan gambar capres dan gambar caleg, padahal kan dia bukan capres, bukan caleg. Jadi secara etika, beberapa pihak menjagokannya juga sebagai cagub DKI Jakarta. Jadi selayaknya tidak perlu lah ikut-ikutan kampanye, karena memang belom, belom masanya kampanye pilkada," kata politikus PKS itu.

"Pos di kantor kelurahan kemudian kantor dinas yang memang harus memasang gubernur maupun penjabat gubernur ya silakan. Kalau di halte maupun jalan sambil tersenyum itu sama aja dengan kampanye saya kira," ujar Taufik.

Taufik mengatakan jika ada kesempatan, maka hal tersebut akan ditanyakan kepada Transjakarta dalam rapat Komisi B DPRD.

"Iya Komisi B akan melihat secara menyeluruh ya jadi aturan di Transjakarta seperti apa. Karena ya kan Transjakarta udah membuat aturan orang yang pejabat ya, nanti kita tanyakan saja di rapat kerja. Jadi tidak khusus dipanggil, masalahnya nggak sebesar itu," kata dia.

"(Zaman Anies) nggak ada ya menurut saya nggak ada. Kalau Pak Anies cukup menjaga ya hal tersebut, masalah wewenang tanggungjawab. Biar masyarakat menyimpulkan sendiri," tandas dia.