PKS Harap Partai Pengusung Prabowo-Sandi Jadi Oposisi: Ini Sehat

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin menunjukkan surat keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

PKS siap jika harus menjadi oposisi tunggal untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di periode 2019-2024. Namun PKS tetap berharap ada partai politik lainnya, terutama pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, merapat di barisan oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjelaskan, partai pengusung Prabowo-Sandi lainnya, seperti Gerindra, PAN dan Demokrat, sebaiknya menjadi oposisi karena dasar dari visi dan misi sudah berbeda dengan Jokowi.

"Saya dari awal teriaknya seluruh pendukung Prabowo-Sandi, menjadi oposisi. Kenapa? Karena proposal pembangunan Indonesia versi Prabowo-Sandi berbeda dengan versi Jokowi-Ma'ruf," ucap Mardani dalam diskusi Polemik di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).

"Ini tidak ada kaitan dengan rekonsiliasi karena kami selalu berkomunikasi," imbuhnya.

PKS kian mantap menjadi oposisi tunggal di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 5 tahun ke depan. Namun, PKS tetap berharap ada partai politik lainnya yang merapat di barisan oposisi. Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan

Dia meyakini oposisi merupakan posisi yang sehat dan baik. Bahkan, dia mengutip pendapat Jokowi yang menyebut oposisi merupakan posisi yang mulia.

"Jadi inti sederhananya, oposisi ini sehat. Kalau bahasa Pak Jokowi, oposisi itu mulia," tuturnya.

Baginya, oposisi membuat demokrasi Indonesia menjadi sehat. Sebab, meski DPR disebut sebagai lembaga yang mengontrol pemerintahan, nyatanya tetap ada campur tangan koalisi partai pemerintah di dalamnya.

"Kita ingin menunjukkan kita punya jati diri, demokrasi hanya sehat kalau ada kekuatan penyeimbang. Beberapa mengatakan dalam sistem presidensial kita tidak kata oposisi mutlak, tetapi esensi demokrasi check and balance system. Itu sesuatu yang niscaya," tegas Mardani.

Campur tangan koalisi yakni terkait rotasi anggota DPR yang sangat mungkin jika memang tak sejalan dengan kebijakan partai. Sementara partainya berkoalisi dengan pemerintah.

"Akan susah kita jadi oposisi ketika kita gabung dalam koalisi lain. Bisa dibilang kan DPR controlling, iya setuju, tapi dengan posisi anggota DPR bisa dirotasi udah biasa yang enggak sesuai kebijakan partai. Partai itu urusan pimpinan katakan presiden. Jika tidak bisa mendapatkan demokrasi yang berkualitas," terangnya.