PKS Minta Normalisasi Kali di Zaman Ahok Dilanjutkan

Anies Baswedan di pengungsian, Jumat (3/1). Foto: Efira Tamar/kumparan

Presiden PKS Sohibul Iman menyoroti kinerja pemerintah DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Dengan adanya banjir parah di wilayah Jakarta di awal Tahun Baru 2020, Sohibul meminta Anies melakukan normalisasi sungai.

Permintaan itu disampaikan Sohibul ketika meninjau warga terdampak banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, akibatnya Kali Sunter.

"Dalam konteks Kali Sunter ini dan peran kami sebagai parpol, ya kami akan meminta untuk normalisasi Kali Sunter. Kita kan bicara di sini, bicara di sini, Kali Sunter. Di tempat yang lain tentu yang lain dong, kebetulan sekarang saya kunjungannya ke sini," kata Sohibul di lokasi, Jumat (3/1).

"Kita minta, tetapi secara umum seluruh kali yang ada di DKI harus dinormalisasi," tambahnya.

Presiden PKS Sohibul Iman. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Mantan Wakil Ketua DPR itu menyayangkan normalisasi sungai di era Anies tak maksimal. Berdasarkan aspirasi warga yang diserapnya di Cipinang Melayu, agar pemerintah (Pemprov DKI dan KemenPUPR) segera melakukan normalisasi Kali Sunter.

"Yang tersisa ada 1 kilometer sampai dengan Kalimalang. Ini sangat disayangkan, normalisasi sudah berjalan baik di ujung sana, tetapi 2017 ternyata dihentikan tanpa diketahui sebab musababnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Sohibul mengatakan dia lebih sependapat dengan istilah atau program normalisasi. Karena penyebab banjir menurut Sohibul salah satunya karena terjadi pendangkalan kali.

"Ya normalisasi dong, karena pada umumnya kali mengalami pendangkalan, penyempitan. Karena kita pikir normalisasi karena pada dasarnya kalau normalisasi selesai banjir dapat teratasi dengan baik," tandasnya.

Normalisasi adalah program memperlebar kembali sungai/waduk sesuai lebar/luas aslinya, memperdalam dengan mengeruk sedimentasi, dan membuat turap beton. Program yang diperkenalkan Jokowi-Ahok ini juga membuat masyarakat di pinggiran/bantaran kali direlokasi. Program ini dihentikan seiring pergantian kepemimpinan Jakarta pada tahun 2017, berganti dengan program naturalisasi sungai/waduk.