PKS Setuju Survei Indikator: Rasa Takut Berpendapat Dibangun secara Terstruktur

Presiden Joko Widodo tinjau pasar di Magelang, Rabu (30/3/2022). Foto: Youtube/Setpres

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkap sebanyak 62,9 persen masyarakat takut berpendapat. Rasa takut ini muncul di era Jokowi yang bermula sejak 2014.

Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari menilai survei Indikator tersebut sangat relevan dengan kondisi masyarakat jika melihat berbagai kasus kalangan kritis yang dipidana.

“Entah dengan latar kasus apa pun, tetapi kesan untuk mengebiri kebebasan berekspresi secara kritis sangat terlihat jelas dengan melihat kasus-kasus tersebut. Belakangan ada kasus Haris Azhar dan Fatia,” kata Fathul saat dimintai tanggapan, Senin (4/4).

“Rasa takut itu terkesan dibangun secara terstruktur melalui pemidanaan kalangan kritis, laporan yang dibuat oleh pejabat publik terhadap masyarakat yang melakukan kritik, kesan membangun stigma radikal, bahkan sampai ‘mengintip’ grup perbincangan WA yang disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi,” tambah Fathul.

Bagi Fathul, temuan Indikator sudah lama dirasakan dan menjadi evaluasi besar Pemerintah Jokowi. Temuan ini bahkan disoroti oleh kalangan internasional.

“Harusnya Pemerintah dan aparat terkait lainnya melakukan evaluasi, baik melalui Revisi sebagian UU ITE, serta memperbaiki kinerja penegakan hukum dan memperbaiki sikap para pejabat publik,” urai Fathul.

Lebih lanjut, Fathul mengingatkan agar para pejabat rezim saat ini tidak antipati terhadap kritik bahkan memperkarakannya. Ia menyerukan agar pejabat pemerintah mendengar aspirasi dan melibatkan partisipasi publik dalam proses kebijakan.

“Dan fokus bekerja mengatasi kesulitan masyarakat, bukan menyulitkan masyarakat dengan menaikkan harga-harga dsb, apalagi sibuk mau berkuasa lagi dengan ide 3 periode jabatan,” pungkas Fathul.

Survei Indikator ini digelar 11-21 Februari 2022. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Responden diwawancarai tatap muka, toleransi kesalahan (margin of error/MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.