PKS Tolak Pansus Banjir Jakarta: Anies Sudah Berusaha Maksimal

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penetapan APBD tahun 2020, Rabu (11/12). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Pansus banjir Jakarta terus diwacanakan 7 fraksi di DPRD DKI. Namun, tak semua fraksi setuju dengan usul ini. PKS yang juga merupakan partai pengusung Gubernur DKI Anies Baswedan secara tegas menolak pansus banjir ini.

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PKS Suhaimi mengatakan, PKS tak mendukung pansus ini. Alasannya, pansus banjir dinilai lebih menjurus pada persoalan politis.

"Pansus banjir kita enggak dukung. Yang kita dukung penyelesaian banjir, karena itu nanti menurut saya lebih dominan ke masalah politisnya nanti. Ini menurut saya," kata Suhaimi saat dihubungi, Rabu (15/1).

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto: Moh Fajri/kumparan

Menurutnya, lebih baik persoalan banjir Jakarta dilakukan dengan menggandeng para akademisi untuk mencari tahu solusi terbaik. Dia juga menilai Anies telah maksimal menyelesaikan persoalan banjir.

"Kalau soal penanganan banjir. Saya kita Pak Anies sudah berusaha secara maksimal. Untuk lakukan penanganan baik sebelum atau pascabanjir," kata dia.

"Penanganan cukup baik meski ada evaluasi. Misalnya pascabanjir dalam sekian waktu segera selesai. Bisa dipercepat lagi. Berarti harus nambah pasukan, banyak libatkan masyarakat. Nambah alat-alat," lanjutnya.

Gubernur DKI, Anies Baswedan, memantau banjir di Penjaringan menggunakan perahu karet. Foto: Efira Tamara Thenu

Masalah banjir, kata dia, bukan hanya tanggung jawab Anies. Sebab banjir yang terjadi belakangan juga terjadi di wilayah lainnya seperti Bogor dan Banten. Sehingga seharusnya persoalan banjir menjadi tanggung jawab nasional.

"Nah tapi kan banjir bukan tanggung jawab DKI saja, termasuk tanggung jawab nasional, karena banjir datangnya bukan dari Jakarta. Yang koordinasikan Bogor, Depok, mestinya pemerintah pusat," tegasnya.

Untuk diketahui, fraksi yang setuju membentuk pansus banjir Jakarta siap menyetor usulan ini ke pimpinan untuk diputus apakah perlu dilanjut atau tidak. Fraksi yang menyatakan setuju yakni Golkar, NasDem, PKB-PPP, Demokrat, PSI, PDIP, serta PAN.

Sementara Gerindra menolak pembentukan pansus banjir.