PKS Tolak Pilkada Lewat DPRD: Calon Berintegritas Tak Bisa Maju

Presiden PKS Sohibul Iman saat jumpa pers di DPP PKS, Jakarta, Selasa (19/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Evaluasi sistem Pilkada langsung yang dilontarkan Mendagri Tito Karnavian memicu banyak tanggapan. Sebab evaluasi itu menimbulkan wacana mengembalikan Pilkada lewat DPRD.

Namun wacana itu ditentang PKS. Presiden PKS, Sohibul Iman, menilai Pilkada langsung masih lebih baik ketimbang pemilihan lewat DPRD.

Sohibul berpendapat, jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, maka peluang kandidat yang berintegritas untuk menjadi pemimpin semakin kecil.

"Kalau pemilihan itu lewat DPRD kemungkinan orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan masuk dalam sirkulasi kekuasaan," kata Sohibul di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Bagi Sohibul, peluang calon yang berintegritas lebih terbuka melalui Pilkada langsung.

Moh. Sohibul Iman di konferensi pers Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, Minggu (14/10/2018). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

"Jadi kami memandang pemilihan langsung masih lebih baik, bahwa ada masalah selama ini tentu menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita memitigasi akses-akses yang muncul dari pilkada langsung itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Sohibul menganggap jika pemilihan lewat DPRD, maka dominasi oligarki menjadi sangat besar. Ia pun memberi contoh di mana jumlah anggota DPRD yang hanya 50 orang bisa lebih mudah dikuasai oleh oligarki politik, ketimbang jika dilakukan Pilkada langsung.

"Kalau sebuah daerah anggota DPRD cuma 50 orang, berarti oligarki cukup mengendalikan 50 orang itu. Sementara kalau itu dibuka sebagai pemilihan langsung mereka tentu tidak akan semudah itu melakukan penguasaan politik seperti itu. Kita mesti lihat realitas politik seperti itu" tutupnya.