Plt. Bupati Penajam Paser Utara: Persiapan IKN di Lapangan Sungguh Serius (5)
Pelaksana Tugas Bupati Penajam Paser Utara , Hamdam Pongrewa, termasuk salah satu orang yang disibukkan oleh pemindahan ibu kota negara. Tiga hari setelah Ritual Kendi Nusantara , ia sudah mendarat di Jakarta. Hari itu, Kamis (17/3), ia bertemu sejumlah orang, termasuk Andrinof Chaniago, Kepala Bappenas periode 2014–2015 yang menggagas pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akibat beban dan problem Jakarta yang kian kompleks.
Esoknya, Jumat (18/3), agenda Hamdam juga padat. Ia, antara lain, bertemu dengan beberapa investor yang hendak membangun pembangkit listrik ramah lingkungan di wilayahnya. Baru menjelang magrib ia kembali ke Mes Pemkab Penajam Paser Utara di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di situ pula ia menerima kumparan yang singgah bertamu.
Hamdan baru dua bulan menjadi Plt. Bupati Penajam Paser Utara. Lelaki 57 tahun kelahiran Sulawesi itu dahulu berprofesi sebagai konsultan manajemen teknik. Ia bahkan menyabet penghargaan sebagai konsultan manajemen teknik kabupaten terbaik dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dana Negeri.
Karier politik Hamdam dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota DPRD Penajam Paser Utara pada 2009. Ia bertahan selama dua periode di DPRD, 2009–2014 dan 2014–2019, namun tak menyelesaikan tahun terakhirnya di DPRD lantaran maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Abdul Gafur Mas’ud.
Pasangan Abdul Gafur-Hamdam memenangi Pemilihan Bupati Penajam Paser Utara pada 2018. Namun, sang bupati kemudian ditangkap KPK awal tahun ini, 12 Januari 2022, karena kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di wilayahnya.
Hamdam pun menggantikan Abdul Gafur sebagai bupati mulai 19 Januari, sehari sesudah Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan.
Setengah jam berbincang dengan kumparan, Hamdam mengutarakan dukungan dan harapannya pada Ibu Kota Negara. IKN ia angankan bisa benar-benar mengerek perekonomian Kalimantan, termasuk daerahnya, agar tak tertinggal dari wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Hamdam juga menyampaikan hal-hal yang secara teknis mesti diantisipasi demi kelancaran pembangunan IKN, dan keyakinannya bahwa Ritual Kendi Nusantara adalah seremoni penting yang menandai awal pembangunan suatu peradaban.
Simak petikan perbincangan Hamdam dengan kumparan berikut ini:
Seperti apa Anda melihat perkembangan pembangunan IKN di wilayah Anda?
Keseriusan pemerintah pusat memindahkan dan membangun Ibu Kota Negara memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Persiapan di lapangan sungguh serius.
Usai penetapan RUU IKN menjadi UU, intensitas kunjungan dan persiapan di lapangan semakin giat. Apalagi kemarin Pak Presiden sudah menyatukan tanah dan air Nusantara dengan 34 gubernur se-Indonesia, dilanjutkan dengan berkemah di lokasi Istana IKN [yang akan dibangun].
Bagaimana dengan infrastruktur?
Soal ini harus menunggu Badan Otorita yang [kepala dan wakilnya] baru dilantik oleh Bapak Presiden tanggal 10 Maret. Tapi, sebelumnya, dari Kementerian PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) melalui Balai Wilayah Sungai sudah memulai pembangunan Bendungan Sepaku Semoi sejak dua tahun lalu guna menjamin kebutuhan air baku di IKN. Sekarang progres [bendungan itu] mungkin sekitar 40–50 persen.
[Bendungan Sepaku Semoi di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, ditargetkan dapat diisi air pada 2023. Bendungan ini semula untuk menyuplai kebutuhan air baku di Balikpapan, namun kemudian bakal lebih banyak dialirkan ke Sepaku—yang akan masuk ke kawasan inti IKN—untuk menjamin pasokan air di IKN hingga 2030 sekaligus untuk mengurangi risiko banjir. Berikutnya, akan dibangun pula Bendungan Selamayu di Sepaku dan Bendungan Batu Lepek di Kutai Kartanegara sebagai pemasok air utama di IKN].
Sementara Balai Jalan sudah mempersiapkan jalan sebagai akses untuk keluar-masuk logistik dari dan ke IKN guna memperlancar pelaksanaan pembangunan. Ini termasuk penyiapan tapak-tapak bangunan.
[Wakil Kepala Otorita Dhony Rahajoe secara terpisah kepada kumparan menyatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian PUPR telah meninjau pembangunan di IKN, termasuk infrastruktur jalan dan bendungan; kemudian mendiskusikan dan mendalami berbagai masalah teknis untuk mengejar target pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan infrastruktur yang harus dirampungkan].
Apakah sejauh ini ada kendala?
Sementara belum, tapi perkiraan kami, nanti harus antisipasi infrastruktur transportasi untuk akses masuk ke IKN, khususnya pelabuhan guna menyuplai logistik untuk pembangunan IKN. Pelabuhan ini penting karena hampir 97 persen bahan untuk pembangunan IKN datang dari luar area IKN. Jadi harus diantisipasi untuk memudahkan dan mempercepat pembangunan.
Apalagi target pembangunan yang diminta Pak Jokowi, khususnya Istana Negara, 2024 sudah harus selesai, dengan beberapa bangunan perkantoran lain.
[IKN dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama, 2022–2024, terdiri dari pembangunan Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, dan perumahan untuk ASN yang pindah duluan. Tahap kedua, 2025–2035, adalah pembangunan kota sebagai pusat inovasi dan ekonomi].
Anda bangga wilayah Anda terpilih menjadi ibu kota negara?
Saya melihat ini sebagai anugerah, karena tidak sedikit perjuangan kami untuk mendapatkan kue-kue pembangunan secara proporsional. Saat ini Kalimantan Timur masih ketinggalan dibanding wilayah lain, apalagi dari Jawa, sehingga pemindahan IKN kami maknai sebagai upaya pemerintah untuk memeratakan pembangunan di Indonesia agar tak lagi Jawa-sentris.
Baru beberapa hari lalu Anda menyaksikan Ritual Kendi Nusantara di Titik Nol. Bagaimana pandangan Anda tentang seremoni itu?
Itu sesungguhnya semangat untuk membangun kebersamaan, bahwa memindahkan IKN bukan kerja sendiri, tapi kerja bersama; bahwa pemindahan IKN bukan pekerjaan kecil, tapi pekerjaan besar. Itu yang ingin ditunjukkan dari proses pencampuran air dan tanah Nusantara. Sebab memindahkan peradaban tentu harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh masing-masing gubernurnya.
Bagaimana persiapan seremoni itu?
Semua dipersiapkan oleh Tim Sekretariat Negara melalui protokolernya. Pemkab Penajam hanya sebagai supporting. Persiapan sekitar dua minggu, oleh protokoler Sekretariat Negara, Paspampres, protokoler Pemprov Kaltim dan protokoler Pemkab Penajam, dibantu Panglima, Kodam, Pangdam, Kapolda, Kapolres, Dandim, dan seluruh jajaran.
Alat-alat dibawa dari Jakarta?
Ada EO (event organizer) yang menangani. Tetapi khusus untuk kendi atau gentongnya itu disiapkan oleh Balai Cipta Karya Kementerian PUPR.
Kalau wadah atau kendi-kendi kecil yang dibawa gubernur, yang juga bagus-bagus itu, apakah dibawa pulang kembali oleh masing-masing gubernur?
Kendi-kendi itu kami anggap barang bersejarah, jadi kami kumpulkan. Pak Gubernur [Kalimantan Timur] yang menyampaikan kepada kami untuk mengumpulkan dan menyimpan kendi-kendi itu. Kami akan simpan di lemari, galeri, supaya bisa jadi kenang-kenangan untuk anak cucu, bahwa pernah ada salah satu tahapan pemindahan ibu kota negara yang melibatkan benda-benda itu.
Bagaimana pendapat Anda atas warga setempat yang kontra IKN?
Namanya perubahan pasti ada pro-kontra meski mayoritas mungkin pro. Yang kontra pun alasannya macam-macam: karena informasi yang sampai kepada mereka terbatas, karena belum memahami filosofi pemindahan IKN secara utuh, atau karena khawatir pemindahan IKN justru akan meminggirkan mereka.
Itu mungkin dirasakan oleh warga yang bermata pencarian di sektor pertanian dan perkebunan. Mereka bertanya-tanya, “Masihkah bisa melakukan pekerjaan ini?” Apalagi tidak mudah untuk mengubah budaya, kebiasaan, dan kegiatan yang sudah lama ditekuni.
Jadi, sesuai filosofinya untuk pemerataan pembangunan, besar harapan masyarakat agar tidak ada kesenjangan yang lebar antara IKN dengan wilayah-wilayah hinterland-nya. Perlu juga mengintensifkan komunikasi dengan masyarakat agar kekhawatiran mereka terhadap pemindahan IKN terjawab.
Itu termasuk kekhawatiran warga yang kini tinggal di area IKN?
Ya. Ini mulai diidentifikasi tanah-tanah masyarakat yang kemungkinan akan masuk di kawasan inti IKN. Tentu nanti ada prosesnya. Pemerintah sudah menyampaikan bahwa itu akan dikompensasi, tidak mungkin diambil begitu saja.
Namun, masyarakat di sekitar IKN berharap dapat tetap tinggal di situ, nanti bisa ditata oleh pemerintah pusat, sehingga mereka menjadi warga yang dekat dengan ibu kota negara. Itu juga impian masyarakat. Tetapi kalau itu ternyata mengganggu konsep tata ruang IKN, ya mungkin warga legawa saja.
Cuma, pemerintah juga harus memikirkan, bagaimana dengan warga yang sesungguhnya tidak meminta ganti rugi uang, tapi tetap ingin punya lahan garapan yang bisa dikerjakan sehari-hari seperti kebiasaan mereka.
