PM Malaysia Minta Korea Utara Bebaskan Seluruh Warganya

Eskalasi ketegangan hubungan Malaysia dan Korea Utara berlangsung cepat. Setelah Korut melarang warga negara Malaysia keluar dari negaranya, pemerintah Malaysia gantian melakukan hal serupa. (Baca: Korea Utara Sandera Warga Malaysia)
Hal itu kemudian memunculkan respons dari Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
Dalam pernyataan resminya, Najib Razak mengutuk kebijakan Korut yang melarang warga negaranya meninggalkan negara komunis tersebut. Najib menyebut bahwa hal tersebut melanggar hukum internasional dan norma-norma diplomatik yang disepakati.
"Sebagai negara yang cinta damai, Malaysia berkomitmen untuk memertahankan persahabatan dengan semua negara," ucap Najib dalam keterangan persnya hari ini, Selasa (7/3).
"Meski begitu, melindungi keselamatan warga kami adalah prioritas utama, dan kami tidak akan ragu melakukan tindakan apapun," lanjutnya.

Najib juga menyatakan bahwa ia akan menggelar pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasional Malaysia, dan menugaskan Inspektur Jenderal Kepolisian untuk menghalangi seluruh warga negara Korut di Malaysia yang mencoba meninggalkan negara tersebut.
Kebijakan balasan tersebut dilaksanakan sampai keamanan dan keselamatan seluruh warga negara Malaysia di Korut terjamin.
Sebelumnya, AFP melansir bahwa pelarangan yang dikeluarkan Malaysia hanya berlaku untuk pegawai Kedubes Korut. Meski demikian, informasi dari Reuters dan keterangan resmi pemerintah Malaysia menyebut pelarangan pemerintah Malaysia berlaku untuk semua warga negara Korut yang ada di negara tersebut.
