Polda Metro: Gage dan ERP Cara Kendalikan Warga Beralih ke Transportasi Umum

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (9/1/2023). Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto

Electronic Road Pricing (ERP) yang akan diterapkan di Jakarta masih terus dibahas. Penerapan ini dinilai bisa mengendalikan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Sebelumnya, Pemprov DKI dan Ditlantas Polda Metro Jaya juga sudah menerapkan sistem ganjil genap (Gage) di beberapa ruas Jalan. Gage juga masih dinilai efektif untuk menekan kemacetan lalu lintas.

"Ibaratnya [Gage dan ERP] ini cara, proses untuk bagaimana mengendalikan transportasi di Jakarta ini agar [warga] beralih ke transportasi umum salah satunya ini Gage, ERP," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1).

Polisi mengarahkan mobil ber-plat akhir angka genap pada titik ganjil-genap M.H Thamrin di Bundaran Patung Kuda dekat Monas, Rabu (1/9/2021). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Dua ini yang memaksa orang akan berpindah ke angkutan umum. Intinya itu sebetulnya," sambungnya.

Latif menyebut, penerapan ERP dan Gage tentu akan menekan kemacetan hingga 20-30 persen.

"Ada pengurangan di jam tersebut di Jalan itu. Sebetulnya hampir 20-30 persen pada saat jam tersebut," tuturnya.

Infografik Rencana Penerapan ERP di Jakarta. Foto: kumparan

Kondisi Angkutan Umum di Jakarta Sudah Siap Terapkan ERP

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengeklaim, angkutan umum di DKI sudah siap dalam penerapan ERP. Meski begitu, Syafrin mengatakan, ada sejumlah catatan seperti angkutan umum yang belum terintegrasi hingga jumlah koridor yang perlu ditambah.

"Jakarta baru memiliki 8 koridor ERP, belum terintegrasi seluruh layanan angkutan umum belum memiliki MRT dan LRT. Koridornya baru 8, sekarang sudah 13 mau 14, ditambah dengan ada 27 rute baru yang integrasi TransJakarta, belum lagi di bulan Juli Insyallah akan dioperasionalkan LRT Jabodebek dari Cibubur ke Dukuh Atas," kata Syafrin di Jakarta, Selasa (24/1).

Ilustrasi jalur transjakarta. Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

"Dengan kondisi ini artinya sistem angkutan umum sudah siap," sambungnya.

Syafrin menuturkan, pihaknya tak memiliki hak untuk membatasi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Namun, harus tetap ikut aturan lalu lintas.

"Jadi prinsip mahzabnya UUD kita bahwa kita tidak membatasi kepemilikan (kendaraan), kita diberikan silakan mempunyai kendaraan sebanyak banyaknya, tapi saat di jalan kita kendalikan melalui pengendalian lalu lintas," pungkasnya.