Polemik Kartu Prakerja yang Ditemukan KPK
PerbesarProgram Kartu Prakerja yang merupakan bagian jaring pengaman sosial terkait penanganan virus corona yang dikeluarkan pemerintah menjadi sorotan. Total anggaran yang dialokasikan dalam program itu mencapai Rp 20 triliun dengan target 5,6 juta orang.
Semua bermula dari kajian yang dilakukan KPK. Dalam kajian itu, ada permasalahan yang ditemukan KPK dalam empat aspek terkait tata laksana. Pemerintah diminta harus melakukan perbaikan dalam implementasi program Prakerja.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan empat aspek yang menjadi permasalahan. Mulai dari proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksaan program.
Pertama, soal proses pendaftaran, Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki data pekerja yang terkena PHK berjumlah 1,7 juta orang. Para pekerja tersebut masuk dalam whitelist program ini.
"Faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist ini yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143 ribu. Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang yaitu 9,4 juta pendaftar bukanlah target yang disasar oleh program ini," kata Alex.
Kedua mengenai kemitraan dengan platform digital, disebutkan jika proses kerja sama dengan depan platform digital itu tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). KPK melihat ada konflik kepentingan dalam lima Platform Digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan (LPP).
"Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ucap Alex.
Konflik kepentingan terjadi karena beberapa platform terafiliasi dengan LPP. Sementara mekanismenya LPP mengajukan program ke platform untuk nanti dikurasi oleh Platform dengan Project Management Office (PMO). Sementara LPP dan platform masih ada afiliasi, karena satu perusahaan.
Mengenai 250 pelatihan yang terafiliasi yaitu Ruangguru (117 pelatihan yang diadakan Skill Academy); Pintaria (60 pelatihan diusulkan HarukaEdu); Sekolahmu (25 pelatihan diusulkan LPP Sekolahmu); Mau Belajar Apa (28 pelatihan diusulkan Mau Belajar Apa dari PT Avodah Royal Mulia); dan Pijar Mahir (11 pelatihan yang diusulkan Pijar Mahir)
Ketiga, KPK menilai kurasi materi pelatihan dalam program ini tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13% dari 1.895 pelatihan.
Sejumlah materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. KPK mengambil sampel 327 pelatihan dari total 1.895 yang ada.
Berdasarkan penelusuran sampel itu, 89% pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar, termasuk di laman prakerja.org.
Keempat, mengenai metode pelaksanaan program pelatihan, KPK menyebut secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara. Sebab, metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.
Sebagai acuannya, lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.
Selain itu, Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta.
Maka dari itu, KPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah atas temuan tersebut. Menurut Alex, kajian beserta rekomendasi sudah dipaparkan dalam rapat bersama Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya tanggal 28 Mei 2020.
Berikut tujuh rekomendasi yang diberikan oleh KPK:
Peserta yang disasar pada whitelist, tidak perlu mendaftar daring melainkan dihubungi manajemen pelaksana sebagai peserta program.
Penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya.
Komite agar meminta legal opinion ke JAMDATUN-Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama dengan 8 (delapan) platform digital ini apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah.
Platform Digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya.
Kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk menentukan apakah dilakukan secara daring, agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis.
Materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP.
Pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket.
Selain memberikan tujuh rekomendasi, KPK juga meminta program Kartu Prakerja gelombang keempat ditunda.
"Menunda pelaksanaan batch IV sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja," tegas Alex.
Tanggapan Manajemen Prakerja
Manajemen Kartu Prakerja buka suara soal kajian dan rekomendasi yang disampaikan oleh KPK. Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, tidak menampik soal rekomendasi KPK agar pendaftaran gelombang IV ditunda.
"Salah satu masukan yang dipertimbangkan Komite (sehingga pendaftaran gelombang IV Prakerja ditunda)," kata Panji.
Selain itu, manajemen juga belum memberi kepastian terkait waktu pembukaan pendaftaran gelombang IV Prakerja. Panji mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan evaluasi terhadap program Prakerja.
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga ikut menanggapi soal polemik Kartu Prakerja ini. Pria yang akrab disapa BW itu mengatakan, pengadaan Kartu Prakerja itu penunjukkannya dilakukan sejak 20 Maret 2020.
"Sebenarnya ada yang paling menariknya, pengadaan penunjukkannya itu 20 Maret. Padahal Perppu Nomor 1-nya itu 31 Maret," kata BW.
BW menambahkan, seorang penegak hukum layak mendalami lebih lanjut mengenai hal tersebut. Ia menyoroti bahwa Kartu Prakerja sudah mau masuk gelombang empat. Maka dari itu, KPK seharusnya tak lagi berkutat dalam ranah kajian, melainkan penyelidikan.
"Itu artinya sudah injured tuh kejadiannya. Enggak bisa lagi dikaji. Setop dengan kajian, masuk di penyelidikan. Tugas litbang sudah selesai di situ, tugas penyelidikan mulai masuk," ucap BW.
Selain mendapat sorotan dari BW, sejumlah anggota DPR RI juga ikut memberikan tanggapan terkait hasil kajian KPK itu. Politikus Golkar, Andi Sinulingga, berujar jika KPK menemukan ada konflik kepentingan, maka lembaga antirasuah tersebut harus mengusut tuntas dugaan tersebut.
"Jika proyek Kartu Prakerja itu disimpulkan KPK melanggar aturan pengadaan barang dan jasa, maka sebaiknya KPK memproses ke tahapan yang lebih konkret terkait penegakan hukum di tanah air, jangan cuma disetop," kata Andi.
Andi meminta agar penanggung jawab program Kartu Prakerja harus diperiksa oleh KPK. Sebab, dia mengatakan tak boleh di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, uang negara dimanfaatkan oleh segelintir elite.
"Jangan sampai uang negara digunakan segelintir elite, padahal situasi negara yang lagi susah begini," tutur Andi.
Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR, Saleh Partaonan Daulay, ikut menanggapi kajian KPK itu. Ia menyebut kajian itu menjawab sebagian besar pertanyaan masyarakat.
Sebab, walau sudah terlaksana tiga angkatan, temuan KPK tetap aktual dan layak untuk ditindaklanjuti.
"Dari awal, saya telah menyuarakan agar kartu prakerja tersebut dihentikan. Anggarannya, bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas," kata Saleh.
Saleh menambahkan, jika Kartu Prakerja tetap dilanjutkan, sebaiknya seluruh masukan yang disampaikan DPR, KPK dan masyarakat perlu dijadikan sebagai referensi.
Komisi II yang merupakan mitra KPK juga memberikan tanggapan terkait hasil kajian itu. Salah satu anggota Komisi III, Didik Mukrianto, meminta KPK segera mengambil tindakan jika sudah ada indikasi penyimpangan hingga korupsi dalam program Kartu Prakerja.
Dia berharap agar KPK untuk tidak ragu-ragu dalam melakukan hal tersebut.
"Kalau KPK sudah menemukan indikasi adanya penyimpangan dan bahkan korupsi, jangan ragu-ragu untuk melakukan penindakan. Segera tangkap dan adili para perampok dan penikmat uang negara," kata Didik.
Dia menegaskan, tindakan yang akan dilakukan KPK ke depan diharapkan tak perlu pertimbangan banyak hal. Apalagi, jika memang indikasi pelanggaran ditemukan dalam kajian yang sudah dilakukan tersebut.
"Saya berharap KPK bisa bergerak lebih tegas dan konstruktif terkait dengan potensi penyimpangan pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini karena sangat berpotensi menguapkan uang negara yang sangat besar untuk dikorupsi," tutur dia.
***
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona!