Polisi soal Usir FPI: Kalau mau Bantu Korban Banjir Jangan Pakai Atribut
PerbesarFront Persaudaraan Islam (FPI) ikut serta memberikan bantuan untuk korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (20/2). Namun, kegiatan mereka justru dibubarkan polisi.
Menanggapi hal ini, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan, mengatakan keputusan pembubaran kegiatan itu sudah tepat.
Sebab pihaknya merujuk pada keputusan pemerintah mengenai pembubaran Front Pembela Islam (FPI) yang kini berganti Front Persaudaraan Islam.
"Ya kita ketahui sendiri bersama-sama bahwa SKB enam menteri yang dikeluarkan tentang pelarangan atribut FPI, kemudian ada maklumat Kapolri nomor 1/I/ 2021 tentang pelarangan adanya simbol, gambar, tulisan, dan lain-lain terkait atribut FPI ini kita dengan tegas melarang kegiatan itu.," kata Erwin kepada wartawan di Jakarta Timur, Selasa (22/2).
Erwin menyatakan, meski FPI telah berganti nama, pihaknya tetap menganggap bahwa mereka merupakan kelompok yang dihuni orang-orang yang sama. Apalagi dalam kegiatan membantu korban banjir saat itu anggotanya masih menggunakan atribut-atribut FPI.
Menurut Erwin pihaknya bukan melarang pihak kegiatan sosial seperti memberikan bantuan untuk korban banjir ini. Alangkah baiknya, kata dia, tidak menggunakan atribut kelompok yang sudah dilarang.
"Kalaupun ada FPI-FPI lain atau neo-FPI ya kita menganggap bahwa itu masih sama dalam arti kita tetap melakukan tindakan-tindakan pelarangan memasang atribut, kemudian jangan menggunakan atribut tulisan-tulisan dan simbol-simbol," kata dia.
"Kalaupun ingin memberikan bantuan kemanusiaan lebih baik tidak menggunakan atribut atau simbol-simbol yang dilarang," tambahnya.
Sebelumnya, hal yang serupa sempat dilakukan FPI membantu korban banjir di Kalimantan Selatan. Tapi saat itu memang tidak terlihat atribut FPI yang menonjol.
Deklarator FPI, Munarman mengeklaim saat itu kehadiran mereka disambut baik masyarakat sekitar. Bahkan pengungsi tidak segan mendatangi posko FPI.
Front Persaudaraan Islam lahir setelah pemerintah resmi menetapkan Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang.
Terlepas dari sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan anggotanya, FPI memang dikenal sebagai organisasi yang kerap mengirim relawan ke lokasi bencana. Sebut saja, tsunami Aceh tahun 2004 lalu.
Kini, kebiasaan itu diteruskan oleh organisasi baru yang dideklarasikan oleh para mantan pengurus FPI lama.