Polisi Tegaskan Tak Larang Penasihat Hukum Dampingi Pendemo yang Ditangkap

Sejumlah orang diduga anggota Anarko dibawa ke Polda Metro Jaya. Foto: Dok. Istimewa

Tak kurang dari 1.192 orang ditangkap dalam demo ricuh menolak Omnibus Law di Jakarta. Ada informasi yang menyebut, polisi melarang mereka didampingi penasihat hukum.

Kabar itu dibantah polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memastikan siapa pun bebas masuk ke Polda Metro Jaya untuk untuk mendampingi para pendemo yang ditangkap.

Massa mengikuti aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Jakarta, Kamis (8/10). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

"Enggak, kata siapa? Kamu aja bisa masuk," ujar Yusri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (9/10).

"Jangan gitu. Kantor polisi itu kantor umum, kalau kantor ruangnya Pak Yusri itu itu privasi sendiri. kalau Polda Metro Jaya ini bebas, jangan membuat-membuat ini, boleh (pendemo didampingi)," tambah dia.

Anggota kepolisian membentuk barikade saat mengamankan unjuk rasa menentang UU Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Yusri mengatakan, para pendemo yang tidak terlibat kasus hukum akan segera dipulangkan. Setelah penyidik merasa cukup menggali keterangan, mereka akan dipulangkan.

"Tidak usah didampingi saja di sini pulang, kasih tahu abis Salat Jumat, abis keterangan juga kita kembalikan," tutur dia.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus memberikan keterangan saat rilis pengungkapan sejumlah kasus di Polda Metro Jaya, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Yusri meminta tak ada kabar kabur yang sengaja diembuskan dalam penanganan pendemo yang sempat diamankan saat rusuh. Termasuk soal penasihat hukum bagi pendemo.

"Mau dampingi juga boleh. Enggak terima ada mekanisme hukum yang berlaku Itu yang paling ini jadi nggak usah bilang. Oh, nggak boleh masuk Polda Metro Jaya, kata siapa nggak boleh? Kamu aja bisa masuk ke sini. Jadi jangan membuat satu cerita yang kurang sedap," ucap Yusri.