Politikus Golkar Minta Tito Bijak Tunjuk 271 Pj di 2022-2023: Jangan Partisan

16 Maret 2021 11:46
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin. Foto: Instagram/@cak_zulfikar
zoom-in-whitePerbesar
Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin. Foto: Instagram/@cak_zulfikar
ADVERTISEMENT
Sebanyak 101 daerah di 2022 dan 171 di 2023 dipastikan akan dipimpin oleh penjabat (Pj) yang ditunjuk oleh Kemendagri, karena tidak ada Pilkada di 2022 dan 2023. Hal ini dampak dari batalnya revisi UU Pemilu.
ADVERTISEMENT
Komisi II DPR mengatakan, penunjukan Pj kepala daerah yang dilakukan oleh Kemendagri sebenarnya bukan merupakan hal baru.
Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menjelaskan hal ini sudah dilakukan sebelumnya. Hanya saja, dalam tahun depan akan ada ratusan penjabat.
"Sudah ada semua jadi ini bukan persoalan yang baru. Ini sudah sering kita lakukan," kata Zulfikar, Selasa (16/3).
"Hanya kan karena bersamaan itu tadi lalu waktunya panjang lalu ada momen 2024 pemilu nah itu aja persepsinya jadi berkembang tapi menurut saya persepsi itu lebih pada harapan dan kekhawatiran," tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Dok. kemendagri
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Dok. kemendagri
Oleh karena itu, politikus Golkar ini berpesan agar mekanisme penunjukan Pj dilakukan dengam sesungguhnya. Artinya, dengan memilih siapa tokoh yang dianggap tepat dan bukan seorang partisan.
ADVERTISEMENT
"Kita minta dalam menjalankan prosedur mekanisme yang diatur dalam UU untuk menetapkan Pj itu ya mungkin lebih ditingkatkan seleksinya," ucap dia.
"Tapi yang jelas agar penjabat-penjabat iu bekerja dengan sungguh sungguh sesuai norma yang ada. Misalnya non partisan dan lain-lain," tambahnya.
Dia meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian, bisa diwujudkan dengan baik. Terutama dengan menemukan para birokrat yang bisa memimpin daerah-daerah tersebut.
"Saya percaya pak Tito bisa menjamin itu lah. Menjamin proses itu berjalan dengan baik sesuai harapan. Kalau aturan kan yang ditunjuk memang birokrat langsung," ujarnya.
"Selama ini tidak banyak masalah kan sudah sering berlangsung. Sudah rutinitas ketika ada persoalan kepala daerah menurut saya justru kita sama sama ayo ikut menjaga apa yang disampaikan Pak Tito," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020