Politikus Golkar Sebut Airlangga Ubah Struktur DPP ke Kemenkumham

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Politikus Golkar, Lawrence Siburian, menyebut Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, telah mengajukan surat pergantian kepengurusan DPP Golkar ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Lawrence, pergantian struktur DPP jelang Munas itu bertentangan dengan aturan organisasi partai.

"Betul. Dia mengajukan penggantian kepengurusan ke Kemenkumham, itu kan jelas bertentangan dengan AD/ART. Apa urgensinya? orang sudah mau Munas kok ganti kepengurusan?" ungkap Lawrence di sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

Namun, Lawrence tidak tahu tujuan Airlangga merombak kepengurusan DPP Golkar. Termasuk, agenda apa yang tengah disiapkan Airlangga jelang Munas.

"Silakan ditanya ke Pak Airlangga kenapa seperti itu," ucapnya.

Ketua Umum Partai GolkaKetum Golkar, Airlangga Hartarto tiba di lokasi Debat Final Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, (13/4).r, Airlangga Hartarto. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Adapun soal jadwal Munas, Lawrence menyebut agenda untuk memilih calon ketua umum yang baru itu seharusnya digelar Oktober. Akan tetapi, di bulan tersebut ada agenda pelantikan Jokowi sebagai presiden di periode kedua.

Sehingga menurutnya, Airlangga menggunakan haknya sebagai ketua umum untuk menentukan Munas Golkar pada Desember 2019. Padahal, kata Lawrence, beberapa kader Golkar menginginkan Munas dipercepat.

"Kita Munas karena memang sudah jadwalnya tahun ini persisnya Oktober. Tapi kan Oktober itu ada pelantikan presiden dan pengumuman kabinet, nanti akan terganggu. Oleh karena itu kita berpikirnya sebelum atau setelah. Pak Airlangga berpikirnya setelah yaitu Desember," tutupnya.