Politikus PDIP Kaitkan Pencopotan Baliho Ganjar dan Gibran Maju Pilpres

1 November 2023 11:05 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pol PP mencopot baliho Ganjar-Mahfud saat kunjungan Jokowi ke Gianyar, Selasa (31/10). Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Pol PP mencopot baliho Ganjar-Mahfud saat kunjungan Jokowi ke Gianyar, Selasa (31/10). Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Politikus PDIP Charles Honoris menyebut pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali merupakan bukti aparat yang sulit netral di 2024. Menurutnya, aparat yang sulit netral sebagai konsekuensi adanya putra Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres.
ADVERTISEMENT
"Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali, menjadi bukti bahwa aparat pemerintah sulit menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Ini konsekuensi ketika anak presiden yang masih menjabat mengikuti kontestasi Pilpres," kata Charles kepada wartawan, Rabu (1/11).
Menurutnya, pencopotan baliho Ganjar-Mahfud bisa saja dilakukan tanpa persetujuan Presiden Jokowi. Namun, kata dia, ada pihak yang mencari muka kepada Jokowi.
"Pencopotan baliho ini bisa saja dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden. Namun ada kecenderungan para pembantu presiden dan para pejabat di bawahnya ingin 'cari muka' kepada atasannya," tutur anggota komisi IX DPR itu.
Gibran Rakabuming Raka pakai baju garis hitam-putih kawal Ganjar Pranowo lepas jalan sehat di Solo. Foto: kumparan
"Hal ini bisa dilihat dengan alasan pencopotan yang berbeda-beda dari pejabat daerah sampai eksekutor di lapangan," sambungnya.
Selain itu, Charles juga menyoroti video Wamendes Paiman Raharjo yang memimpin rapat konsolidasi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
ADVERTISEMENT
"Saya tidak heran kalau dalam bulan-bulan ke depan menjelang pemungutan suara Pileg dan Pilpres kita akan mendengar laporan-laporan tentang adanya aparat pemerintah yang berpihak kepada pasangan calon tertentu," kata dia.
Ia menyebut majunya Gibran di 2024 saat Jokowi masih menjabat merupakan sejarah pertama bagi bangsa Indonesia. Karena itu, netralitas pemerintah di 2024 sangat diuji.
"Komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam Pemilu kali ini harus paling tinggi dalam sejarah. Jika tidak, kemunduran demokrasi kita telanjang di depan mata, dan nama baik Jokowi yang akan dipertaruhkan," tandas Charles.