Polling: Gubernur Idealnya Dipilih Langsung oleh Rakyat atau DPRD?

2 Desember 2024 14:43 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
8
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah warga mengikuti simulasi pemilihan dan penghitungan suara Pilgub Jakarta di Kantor Kelurahan Gambir, Jakarta, Minggu (17/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah warga mengikuti simulasi pemilihan dan penghitungan suara Pilgub Jakarta di Kantor Kelurahan Gambir, Jakarta, Minggu (17/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Baru-baru ini Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengaku pihaknya sedang mengkaji usulan agar gubernur dipilih oleh DPRD. Sebab, menurutnya, mekanisme pilkada memakan biaya yang cukup besar.
ADVERTISEMENT
"Betul (ada usulan gubernur dipilih DPRD), tapi masih tahap kajian. Salah satu pertimbangan efektivitas keuangan," kata Jazilul saat dihubungi, Sabtu (30/11).
Jazilul memaparkan, pemilihan gubernur yang ada saat ini memakan biaya cukup tinggi. Padahal, fungsi jabatan gubernur hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
Usulan tersebut turut ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin. Diketahui salah satu ruang lingkup tugas Komisi II DPR RI adalah pemerintahan dalam negeri termasuk urusan pemilu.
Politisi Golkar itu mengatakan, mekanisme pemilihan langsung yang dianut saat ini lebih baik daripada usulan PKB. Usulan PKB menurutnya kembali ke mekanisme Orde Baru.
“Saya menilai, sejak Indonesia menerapkan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, ternyata model ini menumbuhkan ekosistem demokrasi di tingkat lokal yang dibutuhkan bangsa ini,” kata Zulfikar saat dihubungi, Minggu (1/12).
Anggota Komisi II DPR F-Golkar Zulfikar Arse Sadikin. Foto: Dok. Zulfikar Arse Sadikin.
Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengakui memang pemilihan gubernur oleh DPRD bisa menjadi jalan pintas. Namun rawan untuk menimbulkan kesewenangan dari elite partai politik tertentu.
ADVERTISEMENT
"Pemilihan gubernur oleh DPRD bisa saja menawarkan proses yang lebih mudah dan sederhana, namun hal itu bisa memutus mata rantai aspirasi publik dan menimbulkan kesewenang-wenangan elite dalam pengisian jabatan gubernur," ujar Titi saat dihubungi, Sabtu (30/11).
"Keputusan bisa dibuat hanya berbasis kesepakatan eksklusif para elite partai tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi suara dan harapan masyarakat," tambah dia.
Lantas, apakah sebaiknya gubernur dipilih langsung oleh rakyat atau DPRD? Sampaikan jawabanmu pada polling kumparan di bawah ini. Berikan juga pendapatmu dalam kolom komentar.