Polling kumparan: 40,98% Pembaca Nilai Sektor Pendidikan Harus Diprioritaskan

Komisi VIII DPR RI rapat bahas efisiensi anggaran bareng Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Men-PPPA, Kepala BNPB, Kepala BP Haji, dan Kepala BPJPH. Foto: Haya Syahira/kumparan

Sektor pendidikan merupakan sektor yang paling banyak dipilih pembaca kumparan untuk tetap dapat prioritas di tengah ramainya efisiensi anggaran. Sebanyak 40,98 persen atau 713 pembaca kumparan menilai sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas pemerintah. Angka ini merupakan hasil polling kumparan yang dipublikasikan dari 13 hingga 20 Februari 2024.

Sektor infrastruktur menjadi sektor kedua tertinggi yang menjadi pilihan pembaca kumparan. Sebanyak 21,49 persen atau 374 pembaca memilih sektor ini agar tetap dapat prioritas.

Selebihnya, sektor kesehatan, lapangan kerja dan UMKM, dipilih masing-masing 20,46 persen dan 10,46 persen pembaca. Sektor pertahanan dan keamanan menjadi sektor paling sedikit yang dipilih pembaca, hanya 6,61 persen pembaca yang memilihnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi pemangkasan anggaran senilai Rp 206,69 triliun. Dalam Inpres yang diteken Rabu, 22 Januari 2025 itu disebutkan rincian pemangkasannya yaitu Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

Pemotongan anggaran pun berdampak tak hanya pada K/L internal, tetapi sektor publik juga turut terkena imbasnya. Misalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut hanya mampu membayar gaji karyawannya sampai Mei 2025.

“Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 45.097.925.059 hanya mampu untuk dibayarkan sampai dengan bulan Mei 2025,” kata Heru saat paparan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2).

Selain itu, Kemendiktisaintek juga terkena pemotongan anggaran yang mencapai sekitar Rp 14,3 T. Salah satu programnya yaitu Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) yang juga terkena efisiensi dan ini bisa berpotensi pada kenaikan uang kuliah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan klarifikasi terkait aksi demo yang terjadi di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Rumah Dinas, Jakarta, Senin (20/1/2025). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

“Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah,” kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Namun, belakangan isu pemotongan anggaran pendidikan tinggi tersebut ditepis istana.

Media sosial ikut ramai dengan pro kontra dari masyarakat terkait imbas efisiensi kementerian/lembaga (K/L). Terlebih saat beredar presentasi terkait arah kebijakan BPP tahun anggaran 2026 dari Kemenkeu yang menyebut bahwa pendidikan dan kesehatan jadi prioritas pendukung. Sementara Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pertahanan keamanan jadi prioritas utama.

Penulis: Aliya R Putri