Polling kumparan: 51,83% Pembaca Nilai Kecaman TNI ke Effendi adalah Intimidasi

Dandim beserta Anggota Kodim Cilegon marah atas pernyataan Anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon terkait TNI. Foto: Dok. Istimewa

Sebanyak 51,83 persen pembaca kumparan menilai bahwa sikap prajurit TNI yang mengecam Effendi Simbolon merupakan intimidasi. Penyataan tersebut diperoleh berdasarkan polling kumparan yang dilakukan secara online pada 13-22 September 2022.

Total ada sebanyak 1.935 orang yang menjawab polling ini. Sebanyak 932 di antaranya menjawab 'Wajar'. Sedangkan 1.003 orang atau 51,83 persen menjawab 'Itu Intimidasi' terkait tindakan prajurit TNI yang mengecam anggota komisi I DPR itu.

Sebelumnya, sejumlah video para prajurit TNI mengecam anggota DPR Effendi Simbolon viral di media sosial sejak Senin (12/9).

Kecaman itu lantaran politikus PDIP itu menyebut TNI sebagai gerombolan mirip ormas di Rapat Kerja DPR bersama TNI pada 5 September lalu.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menghadiri sidang putusan dugaan pelanggaran etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Menyikapi hal tersebut, Effendi akhirnya meminta maaf atas pernyataannya. Sementara itu, Dudung juga sudah memaafkan Effendi. Dudung pun meminta jajarannya agar tak membahas hal tersebut.

"Saya sampaikan bahwa permintaan maaf pak Effendi tadi dengan lapang dada TNI AD menerimanya," kata Dudung di Jakarta, Kamis (15/9).

Meski begitu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga mengecam tindakan Dudung yang dinilai bertentangan dengan demokrasi. Terlebih Dudung yang menginstruksikan jajarannya untuk memprotes Effendi.

Koalisi ini terdiri dari YLBHI, PBHI Nasional, Imparsial, Amnesty International Indonesia, KontraS, LBH Jakarta, ELSAM, LBH Masyarakat, SETARA Institute. Juga Public Virtue Institute, ICW, HRWG, ICJR, LBH Pers, WALHI, LBH Pos Malang, Centra Initiative..

"Dalam rangka itu, kritik terhadap berbagai persoalan di institusi TNI jangan dipandang sebagai bentuk penghinaan atau merusak TNI, namun menjadi bagian dari upaya untuk mendorong TNI sebagai tentara yang profesional, terutama meningkatkan komitmen dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara," tulis rilis koalisi tersebut.