Polri: Aceh dan Papua Daerah Rawan Tingkat II di Pilkada Serentak 2018

Kaba Intel, Komjen Lutfi Lubihanto. (Foto: Fadjar Hadi/kumparan)

Sebanyak 962.662 personel gabungan dari Polri, TNI dan Linmas akan mengamankan Pilkada serentak 2018 yang akan berlangsung di 171 daerah. Hal itu diungkapkan Kabaintelkam Polri Komjen Lutfi Lubihanto saat rapat kordinasi Pilkada serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10).

"Dalam menyambut Pilkada serentak 2018, sebanyak 962.662 personel gabungan akan mengamankan jalannya acara. 962.662 personel gabungan tersebut terdiri dari 763.633 Linmas, 163.485 Polri, dan 35.554 TNI," ujar Lutfi di Hotel Kartika Chandra, Senin (23/10).

Dia menyebut, kepolisian telah memetakan daerah-daerah yang diprediksi rawan dan perlu menjadi perhatian bersama saat pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Pemetaan itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu daerah rawan Pilkada Gubernur dan daerah rawan Pilkada Bupati dan Wali Kota.

Lebih lanjut, Lutfi juga memaparkan dari 171 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak, sebanyak 325.215 titik dinyatakan aman. Sementara, 43.784 titik masuk dalam kategori rawan satu dan 15.294 titik masuk dalam kategori rawan dua.

"Berdasarkan hasil pemetaan, masih terdapat banyak titik di daerah-daerah yang masuk kategori rawan. Untuk daerah Sumut, Riau, Sulsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kaltim, Sulses, Sultra, Malut, dan Maluku itu masuk kategori rawan satu dalam Pilkada Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota," kata Lutfi.

"Sementara daerah Papua, Provinsi Aceh dan Provinsi Papua masuk dalam kategori rawan dua dalam pemilihan Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota," tambahnya.

Lutfi meminta agar seluruh stakeholder yang terlibat dalam Pilkada 2018 bisa bersinergi untuk menjaga suasana tetap kondusif.

Dia mengungkapkan, untuk Pilkada serentak 2018 Polri juga menyiapkan satuan pengamanan pribadi untuk para calon kepala daerah, tak hanya untuk petahana.

"Kita juga telah siapkan satuan pengamanan untuk pribadi. Itu dipersiapkan agar sedapat mungkin tidak memberikan kesan aparat tidak berlaku adil," ujar Lutfi.

Ilustrasi Polisi (Foto: Antara/Nyoman Budhiana)