PP Muhammadiyah Minta Kabinet Baru Jokowi Tak Antikritik

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Bergabungnya Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kabinet Jokowi-Ma'ruf menuai pro dan kontra publik. Banyak kalangan khawatir akan berkurang pihak yang menjalankan fungsi check and balance.

Meski begitu, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir mengatakan fungsi check and balance dapat dilakukan semua pihak. Walau, tentu porsinya akan berbeda dengan partai politik.

Wartawan, ormas hingga mahasiswa menurutnya bisa menjalankan fungsi tersebut. Ia pun berharap kabinet baru Jokowi tak antikritik.

“Tentu masing-masing porsinya berbeda. Peran check and balancing dari partai berbeda dengan ormas, ormas akan berbeda juga dengan lslam, berbeda dengan kampus, tapi kalau semua menjalani peran itu, insyaallah bangsa ini ke depan bagus," ujar Haedar ditemui di rumahnya di Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Rabu (23/10).

Muhammadiyah berharap agar pemerintah tidak alergi terhadap kritik atau masukan dari masyarakat. "Karena kritik dan masukan itu menyehatkan untuk kemajuan bangsa,” kata dia.

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Haedar menilai saat ini demokrasi di Indonesia masih terus berkembang. Oleh karena itu, check and balance harus terus dilakukan.

“Sebenarnya kita belum tuntas berdemokrasi. Oke demokrasi prosedural sudah selesai. Tetapi konsolidasi demokrasi untuk menjadikan proses demokrasi itu tersistem termasuk adanya check balancing itu harus terus berjalan,” ujar Haedar.

Partai politik, baik di dalam pemerintah atau oposisi, dia berharap dapat menjadikan kritik dan kekhawatiran masyarakat sebagai pertimbangan.

“Bagaimana baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu harus ya meletakkan sistem berbangsa dan bernegara demokrasi di atas segala-segalanya,” tegasnya.