PPP Ingatkan Jokowi Jangan Angkat Dewan Pengawas KPK dari Unsur Parpol

Sekjen PPP, Arsul Sani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan 5 orang yang akan mengisi lembaga baru yang dianggap mengebiri KPK, Dewan Pengawas KPK' pada 20 Desember 2019.

Sekjen PPP Arsul Sani mengingatkan, walaupun pengangkatan Dewas KPK merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, namun jangan sampai Dewas KPK diisi oleh orang punya latar belakang anggota partai politik.

"Kalau kami saya bicara sebagai PPP terus terang kami pernah menyampaikan agar sebaiknya jangan ada orang yang masih aktif di parpol, sehingga tidak terkesan nanti ada conflict of interest atau sekedar kesan ada politisasi di KPK," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12).

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, memang diatur syarat menjadi anggota Dewas adalah 'tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik'.

Namun, dikhawatirkan klausul ini diakali dengan menunjuk orang parpol lalu mengundurkan diri dari parpol setelah menjadi

Kondisi itu berbeda dengan orang yang sebelumnya pernah aktif di parpol, namun sudah menjadi pejabat publik lainnya. Arsul mencontohkan eks politikus Golkar Gayus Lumbun yang menjadi hakim agung. Tak masalah jika menjadi anggota Dewas KPK.

"Seperti Pak Gayus Lumbun, enggak masalah kalau seperti itu karena kan dia sudah terpisah dari dunia politik jadi hakim agung jadi pengadil," tuturnya.

"Kalau misalnya orang itu katakanlah baru pensiun dari DPR lalu ditunjuk jadi pengawas kalau hemat PPP kurang pas untuk itu," imbuh anggota Komisi III itu.

Lebih lanjut, Arsul meyakini Jokowi telah mempertimbangkan banyak hal dalam penunjukan Dewan Pengawas KPK. Dia percaya Jokowi telah menyerap berbagai masukan sebelum memilih anggota dewan yang mengkaji izin penyadapan KPK itu.

"Jadi juga jangan dianggap sesuatu yang tidak muncul di publik di media seolah-olah semuanya hanya maunya presiden, tidak juga. Kalau yang saya dengar beliau minta juga masukan dari berbagai kalangan," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi sejumlah nama calon untuk mengisi posisi Dewan Pengawas KPK. Namun Eks Gubernur DKI Jakarta itu belum mau mengumumkan siapa saja calon tersebut.

"Sudah, tapi belum (diumumkan)," kata Jokowi singkat di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12).