Prabowo di G20: Indonesia Terpaksa Pindah Ibu Kota karena Perubahan Iklim

Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Lima, Peru. Foto: Tim Media Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara merupakan respons terhadap ancaman perubahan iklim. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, Selasa (19/11).

“Indonesia menderita dampak langsung dari perubahan iklim. Daerah pesisir kita terendam akibat naiknya permukaan laut. Kami terpaksa memindahkan ibu kota,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kenaikan permukaan laut di pantai utara Jawa mencapai lima sentimeter per tahun. Ini mengakibatkan hilangnya ratusan ribu hektar lahan produktif.

Situasi tak hanya memengaruhi sektor pertanian dan perikanan, tapi juga memperburuk kemiskinan dan kelaparan di kawasan terdampak.

“Kondisi ini memaksa kami untuk mengambil langkah drastis, termasuk mengembangkan energi terbarukan dan transisi hijau. Indonesia berkomitmen penuh untuk mengurangi suhu global dan menyelamatkan lingkungan,” tegasnya.

Komitmen Energi Hijau Indonesia

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Indonesia-Brazil Business Forum, yang digelar di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, (17/11/2024). Foto: Tim Media Prabowo Subianto

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti kemajuan Indonesia dalam memanfaatkan energi terbarukan.

Ia menyebut produksi biodiesel dari minyak kelapa sawit kini telah memenuhi 50 persen kebutuhan solar nasional, serta pengembangan teknologi bensin berbasis kelapa sawit yang tengah dilakukan.

“Kami berencana menghentikan pembangkit listrik berbasis fosil dalam 15 tahun ke depan dan menggantinya dengan energi terbarukan. Indonesia juga optimis mencapai nol emisi sebelum 2050,” ujarnya di hadapan para pemimpin negara.

Prabowo menambahkan, Indonesia yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, memiliki kapasitas besar untuk kredit karbon dan penyimpanan karbon, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung komitmen global dalam menurunkan emisi.

Eks Menhan RI itu pun menyerukan solidaritas global dalam menghadapi perubahan iklim. Ia menyoroti perlunya komitmen kolektif dari negara-negara G20 untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

“Kami membutuhkan dukungan nyata, termasuk komitmen negara maju untuk memberikan insentif kredit karbon yang telah lama dijanjikan,” tutupnya.

Persiapan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pengarahan kepada para pejabat TNI-Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024). Foto: Dok. Istimewa

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemindahan ibu kota tidak akan dilakukan secara terburu-buru meski IKN diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang.

Menurutnya, Prabowo akan meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota hanya jika seluruh sarana dan prasarana dasar telah siap.

“Presiden Prabowo ingin memastikan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat berfungsi penuh di IKN. Proses pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk kantor kementerian dan hunian ASN, sedang dipercepat,” ujar Supratman di Senayan, Selasa (19/11).