Prabowo Minta Kejaksaan Kawal Program Makan Bergizi Gratis

Murid UPTD SDN 5 Margadadi Kabupaten Indramayu saat mendapat paket Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (9/1/2025). Foto: Panji Asmara/kumparan

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAMPidum), Asep Nana Mulyana, membeberkan arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto saat bertemu jajaran Kejaksaan Agung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (13/1) kemarin.

"Beberapa arahan beliau seperti yang saya sampaikan, bagaimana kita mendukung Asta Cita termasuk mendukung program pemerintah," kata Asep di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1).

Salah satu program pemerintah yang diminta Prabowo untuk dikawal adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jampidum Asep Nana Mulyana di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan

"Bagaimana misalnya nanti JAMdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara) akan mendesain rancangan pedoman tentang pendampingan makan bergizi gratis dan sebagainya," jelas Asep.

Jajaran Kejagung yang hadir dalam pertemuan dengan Prabowo itu, yakni Jaksa Agung ST Burhanuddin, JAMintel Reda Manthovani, JAMdatun Narendra Jatna, JAMpidsus Febri Adriansyah, JAMpidmil Wahyoedho Indrajit, dan JAMpidum Asep Nana Mulyana.

Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Dok. Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pertemuan tersebut difokuskan pada isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Prabowo mengingatkan soal komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum. Terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan.

Prabowo menilai, perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara.

Selain itu, Prabowo juga memberikan arahan agar Kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.