Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Ketua DPD: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan

Ketua DPD Sultan B Najamudin menyapa wartawan saat tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, merespons Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan biaya pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD. Menurutnya, hal itu perlu dipertimbangkan secara serius.

Sultan mengatakan, pihaknya termasuk yang paling intens mengawasi dan mengkaji proses pilkada serentak yang lalu. Karena dia beranggapan pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

"Pernyataan Pak Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau," ujar Sultan dalam pernyataan tertulis, Jumat (13/12).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam peringatan puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Di sisi lain, lanjutnya, pilkada langsung juga tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak yang lalu.

"Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi," terangnya.

Petugas menertibkan alat peraga kampanye di Jakarta, Minggu (24/11/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Artinya, kata Sultan, diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik khususnya sistem pemilu hingga sistem parpol saat ini.

Oleh karena itu Sultan melalui buku Green Democracy yang ditulisnya menawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pemilu saat ini secara bertahap, salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah bisa melalui DPRD untuk pilkada gubernur, sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.

"Terutama pilkada gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati," ujarnya.

Tujuannya, terang senator asal Bengkulu itu, adalah agar gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.

Ketua DPD RI Sultan Najamuddin dan Presiden Prabowo, 2024. Foto: Dok Sultan Najamuddin

Lebih lanjut mantan Gubernur Bengkulu itu mengatakan pihaknya akan mengevaluasi dan mengkaji sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat.

Karena saat ini sedang reses, Sultan memastikan akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini.

"Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia," ujarnya.

Soal Pilkada Mahal

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan pidato dalam peringatan puncak HUT ke-60 partai yang ia pimpin di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut Pilkada 2024 seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Hal tersebut berdasarkan kajian Golkar terkait pelaksanaan pemilu kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12). Dia menyebut perlu ada formulasi baru untuk merumuskan sistem politik ke depan.

"Ini Pilkada rasa Pilkades, Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat untuk merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita reformasi kita," kata Bahlil.

Presiden Pabowo dalam pidatonya di acara yang sama pun menanggapi Bahlil. Ketum Gerindra ini mengusulkan adanya perubahan dalam sistem pemilu agar efisien dan tidak mahal.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya udah DPRD itu milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo.