Prabowo Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Respons KPU

13 Desember 2024 15:47 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
KPU menggelar konforensi pers terkait update penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, Jumat (13/12/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
KPU menggelar konforensi pers terkait update penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, Jumat (13/12/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan
ADVERTISEMENT
Ketua KPU RI Mochammad Afifudin menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengubah sistem Pilkada langsung menjadi pemilihan tidak langsung melalui DPRD.
ADVERTISEMENT
Afif mengatakan, usulan ini serupa dengan usulan sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup yang ramai pada tahun 2023 lalu.
“Kita pernah mengalami, sama seperti kita menjelang 2024, kita berdiskusi sekitar apakah kita Kembali menganut sistem proporsional dengan daftar nama terbuka tertutup. Sempat muncul juga dinamikanya,” kata Afif di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).
Menurutnya ini adalah dinamika politik yang wajar. Namun sikap KPU tegas yaitu mengikuti aturan berdasarkan undang-undang.
“Tetapi pada saat tertentu dan pada saat akhir kita harus menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024). Foto: Golkar
Sebagai penyelenggaraan pemilu Afif memilih tidak memberikan sikap mendukung atau menolak usulan Prabowo ini. Namun ia mendukung setiap pihak memberikan usulan agar mekanisme Pilkada semakin ideal.
ADVERTISEMENT
“Nah, bagaimana kita semua teman-teman mendorong idealitas yang ada dalam engineering atau rekayasa pemilu yang baik yang kita pikirkan,” kata Afif.
“Ini kemudian terfasilitasi terakomodasi dalam revisi undang-undang pemilu sehingga apa yang kita idealkan tentang pemilu kita bisa kemudian lebih sesuai yang kita harapkan sesuai yang kita idealkan,” lanjutnya.
Prabowo memberikan usulan ini dalam pidatonya di acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12). Alasannya karena Prabowo menilai Pilkada ini terlalu membuang-buang anggaran sehingga tidak efisien.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya udah DPRD itu milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo dalam pidatonya.