Prasetyo ke Burhanuddin: Tak Ada Jaksa Agung yang Tak Didukung Parpol

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam acara lepas sambut jaksa agung di Badan Diklat Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (28/10). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

M Prasetyo telah melepas jabatan Jaksa Agung kepada ST Burhanuddin. Dalam sambutan pelepasan jabatan itu, Prasetyo berpesan kepada Burhanuddin bahwa tak ada Jaksa Agung yang tidak didukung partai politik.

"Tidak ada satu pun Jaksa Agung yang tak didukung oleh partai politik. Apakah itu Pak Baharuddin Lopa, apakah itu Marzuki Darusman, apakah Pak Basrief, Pak Hendarman, Pak Abdul Rahman Saleh. Semua pasti ada dukungan partai politik," ujar Prasetyo di Badiklat Kejaksaan RI, Jakarta, Senin (28/10).

Dukungan parpol, kata Prasetyo, diperlukan lantaran Jaksa Agung merupakan jabatan politis. Sehingga bukan hal yang aneh jika ada campur tangan politik di dalamnya. Seperti dirinya yang merupakan kader NasDem, sebelum akhirnya ia lepas ketika dipilih Jokowi sebagai Jaksa Agung pada 5 tahun lalu.

"Kepada Pak Bur saya pesankan bahwa Jaksa Agung bukan sekadar jabatan publik, tapi juga jabatan politis. Itu yang saya tekankan oleh teman-teman semua," kata dia.

Mantan Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan sambutan dalam acara lepas sambut jaksa agung di Badan Diklat Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (28/10). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Sebagai pejabat publik rasanya kita bisa tempuh melalui jalur birokrasi ketika prestasinya baik, tapi jabatan politis suka tidak suka setidaknya kita harus ada komunikasi politik," lanjutnya.

Untuk itu, Prasetyo berpesan agar Burhanuddin tak perlu risau dengan kritik yang menerpa.

"Jadi Pak Bur saya pikir enggak perlu kita terlalu kecil hati. Kalau dalam perjalanan nanti banyak komentar, bahkan caci maki dan sebagainya, dijadikan pil, vitamin untuk menyehatkan kita," ucap Prasetyo.

Diketahui penunjukan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung menuai protes. Sebab terpilihnya Burhanuddin dituding lantaran ia terafiliasi PDIP. Dugaan itu tak terlepas dari hubungannya dengan politikus PDIP, TB Hasanuddin, yang merupakan kakak kandungnya.

Namun Burhanuddin membantah terafiliasi dengan PDIP. Ia juga menegaskan tak mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.

Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

"Apakah misalnya kakak saya tokoh PDIP, apakah saya tidak boleh (jadi Jaksa Agung)? Jangan terus bapak saya tokoh PDIP kemudian hak keperdataan saya hilang," kata Burhanuddin usai rapat kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, juga menyatakan tak pernah mendorong nama Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Hasto menyebut Jokowi sendiri yang menunjuk ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung.

"Itu di-endorse oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi yang memutuskan," ungkap Hasto.