Protes Pembuangan Air Limbah Fukushima, Mahasiswa Korsel Terobos Kedubes Jepang
·waktu baca 2 menit
PerbesarSedikitnya 10 orang ditangkap lantaran berupaya secara paksa menerobos masuk Kedutaan Besar Jepang di Ibu Kota Seoul pada Kamis (24/8). Mereka yang ditangkap semuanya adalah mahasiswa.
Dikutip dari AFP, ke-10 orang ini adalah sebagian dari demonstran yang menentang keputusan Tokyo membuang air limbah nuklir PLTN Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik mulai hari ini.
"Lebih dari 10 orang telah ditangkap karena mencoba menerobos masuk ke kedutaan," ungkap polisi di lokasi kejadian.
Sejumlah demonstran berkumpul di depan gedung Kedutaan Besar Jepang, sembari membawa berbagai spanduk berisi kecaman untuk pemerintah Seoul yang mendukung keputusan Tokyo.
Beberapa spanduk protes tersebut bertuliskan: 'Lautan bukanlah tempat sampah Jepang' dan 'Kami menentang pembuangan air limbah!'.
Media lokal Yonhap melaporkan, sejumlah 16 orang — semuanya mahasiswa, telah ditahan atas upaya menerobos masuk ke gedung Kedutaan Besar Jepang di Seoul.
"Para mahasiswa berusaha memasuki kantor kedutaan sekitar pukul 13.00 sambil meneriakkan slogan-slogan yang mengutuk pembuangan air radioaktif," bunyi laporan itu.
"Polisi menahan mereka dengan tuduhan masuk tanpa izin dan melanggar Undang-Undang Berkumpul dan Berdemonstrasi," sambung mereka.
Jepang Mulai Buang Limbah ke Samudra Pasifik
Tak lama setelah penangkapan terjadi, massa di depan kedutaan dilaporkan bubar. Selama ini, Korea Selatan telah mendukung keputusan Jepang untuk membuang air limbah radioaktif dari PLTN Fukushima Daiichi yang sudah hancur.
Pembuangan air limbah ini dilakukan ke Samudra Pasifik dan tahap pertama sudah dimulai pada Kamis (24/8) siang. Meski diterpa berbagai kritik dari aktivis pencinta lingkungan dan nelayan lokal, pemerintah memastikan air limbah nuklir tersebut tidak berbahaya.
Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duck-soo, mengatakan warga tidak perlu khawatir dengan rencana Jepang.
Proses pembuangannya pun, menurut otoritas Jepang, sudah sesuai dengan prosedur internasional yang diberlakukan oleh Badan Pengawas Nuklir PBB (International Atomic Energy Agency/IAEA).
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga bahkan menegaskan bakal bertanggung jawab atas keputusan pemerintah itu.
"Saya berjanji akan memikul tanggung jawab demi memastikan industri perikanan dapat terus mencari nafkah bahkan jika itu akan memakan waktu lama," ungkap Kishida, pada Selasa (22/4).