PSBB Dinilai Tak Efektif, Kebijakan yang Setengah Hati

Penutupan jalan protokol kota Tegal, Jawa Tengah sebelum Lockdown Lokal. Foto: ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Pemerintah Jokowi menerapkan peraturan pemerintah (PP) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya menanggulangi penyebaran virus corona di Indonesia. Dalam PP itu, mengatur kepala daerah harus meminta persetujuan Menkes Terawan Agus Putranto untuk melakukan PSBB.

Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menilai, seharusnya Presiden Jokowi tak perlu membuat kebijakan birokrasi berbelit dalam menangani virus corona. Menurutnya, sebaiknya Jokowi mengambil komando langsung dan berkoordinasi dengan kepala daerah sebelum semakin banyak masyarakat yang menjadi korban.

"Hand in hand menghadapi perang corona, kepemimpinan itu diawali presiden sebagai panglima besar, panglima tertinggi dalam perang melawan corona, bukan menteri kesehatan. Jangan pakai birokrasi di saat berbahaya ini kalau kita tidak mau rakyat mati banyak," kata Djohermansyah dalam diskusi bertajuk 'Daerah menghadapi corona' secara online, Sabtu (4/4).

Warga mengenakan masker saat menunggu ojek daring di jalan MH Thamrin, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

"Lalu panglima wilayah provinsi gubernur. Panglima kabupaten atau kota yaitu bupati dan wali kota. Itu kalau kita tidak bersatu padu, strategi perang tidak jitu, arah kebijakan pusat tidak clear dan jelas, maka ini bisa berguguran," kata mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu.

Terlebih, menurut dia, Terawan tidak akan menyanggupi dengan cepat seluruh permintaan daerah untuk melakukan karantina wilayah. Dia pun menuturkan sebaiknya kepala daerah diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan. Sebab, mereka yang paling memahami situasi daerahnya.

"Kalau ada daerah yang mau minta karantina wilayah beri bimbingan, arahan, tuntunan. Bukan dikunci pakai prosedur izin, kapan itu Menkes bisa memberi izin 542 daerah otonom meminta izin, sanggup dia buat analisis Menkes itu? Jadi saya sangat prihatin dengan gaya pemerintah pusat menghandle virus corona ini," tutur dia.

Suasana jalanan di Jakarta, selama wabah virus corona, (31/3). Foto: REUTERS/Willy Kurniawan

Dia pun menganggap pelaksanaan PP PSBB tak akan efektif dalam memerangi virus corona di Indonesia. Djohermansyah meminta pemerintah segera mengevaluasi PP PSBB, termasuk mengizinkan daerah melakukan karantina wilayah.

"PP PSBB ini kan masih setengah hati belum tegas, belum keras dihadapkan pada kondisi masyarakat Indonesia yang tingkat kedisiplinan kita masih rendah. Jadi kalau kita lakukan langkah PSBB saja saya kira memang ini tidak mudah," tutur dia.

"Kita bertahap tapi enggak boleh lama-lama mari, kita jalankan PSBB, kita evaluasi nanti segera, apakah bekerja atau implementatif apa tidak. Kalau tidak, maka diperbaiki kebijakan itu terutama terkait karantina wilayah itu. Andai daerah menilai tentu daerah menilai dengan matang jangan kita anggap enteng daerah," tutup Djohermansyah.

***

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!