Puan dan Megawati, Ibu-Anak Perempuan Pertama di Eksekutif-Legislatif
PerbesarPuan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Ia ditetapkan bersama empat wakil ketua DPR dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (1/10) malam.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh pimpinan DPR sementara, Abdul Wahab Dalimunthe dari Fraksi Demokrat, membacakan hasil keputusan rapat konsultasi yang telah digelar dengan masing-masing fraksi.
Puan dari PDIP tak sendirian. Ia ditemani empat wakil DPR, yang sesuai dengan UU MD3, pimpinan DPR berjumlah 5 orang dari partai politik peraih suara terbanyak di Pemilu 2019.
Keempat Wakil Ketua DPR yakni Aziz Syamsudin dari Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Muhaimin Iskandar dari PKB, dan Rachmat Gobel dari NasDem.
Dengan terpilihnya Puan, maka ia resmi menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR. Hal ini tak jauh berbeda dengan ibunya, Megawati Soekarnoputri, yang juga menjadi Presiden RI perempuan pertama.
Sama-sama perempuan, pencetak sejarah di Indonesia. Bagaimana cerita keduanya?
Megawati adalah presiden ke-5 RI yang dilantik pada 23 Juli 2001, setelah sebelumnya menjadi wakil presiden saat kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Putri dari Presiden ke-1 RI, Sukarno, itu memimpin Indonesia selama 3 tahun 3 bulan didampingi wakilnya, Hamzah Haz. Megawati resmi dipilih menjadi Presiden RI dalam sidang istimewa MPR pada 2001. Dalam pemungutan suara (voting), sebanyak 591 anggota menyatakan setuju memberhentikan Gus Dur dan mengangkat Megawati sebagai presiden.
Namun, ia bercerita seharusnya bisa menjadi presiden pada pemilu pascareformasi tahun 1999. Saat itu, PDIP berhasil meraih 33,74 suara. Namun, karena ada proses politik di DPR, ia batal menjadi presiden dan memutuskan Gus Dur-lah yang menduduki posisi tersebut.
“Pak Hamzah Haz, masuk reformasi itu calon (presiden) bisa milih (wapresnya) sendiri. Tetapi waktu saya, mestinya (pemilu) 1999, saya ini kan kalau lihat menang, terus secara de facto sudah harusnya saya jadi presiden. Tapi waktu itu masih di DPR, tapi jadi namanya politik, jadi yang jadi KH Abdurrahman Wahid,” kata Megawati di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1/2019).
Megawati pun menerima tawaran Gus Dur untuk menjadi wapresnya. Namun, sebetulnya tawaran tersebut tidak bisa diterima. Sebab di Kongres ke-5 PDIP, Megawati diusung menjadi presiden, bukan wakil presiden.
Namun, keputusan Megawati menerima ajakan Gus Dur menjadi wakil presiden tak lain karena peran PKB. Megawati mengungkapkan, Ketua Umum PKB yang saat itu dijabat oleh Matori Abdul Djalil terus merayu agar ia mau mendampingi Gus Dur sebagai wakil presiden
Kembali ke Megawati sebagai presiden, suasana saat ia dilantik seperti tidak elok untuk dirayakan dengan kegembiraan. Sebab, Gus Dur yang dilengserkan MPR meradang dan tak terima dicabut mandatnya sebagai presiden.
Bahkan, jauh sebelum itu, sebenarnya Megawati sudah digadang-gadang sebagai presiden pengganti BJ Habibie. Terlebih, ia berhasil membuat PDIP berjaya dalam Pemilu 1999.
Namun, sayangnya, impian Megawati terganjal. Karena meski PDIP meraih suara terbanyak di Pemilu 1999, tetapi saat itu pemilihan presiden masih dipilih oleh MPR yang dipimpin Amien Rais.
Puan Begitu Percaya Diri
Nama Puan sejak awal sudah digadang-gadang menjadi Ketua DPR. Bukan saja karena PDIP memenangi Pemilu 2019, tetapi juga Puan berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam pileg.
Berdasarkan data KPU, Puan meraih suara terbanyak dengan total 404.034 suara. Ia maju dari dapil Jawa Tengah V yang meliputi Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.
Puan semakin percaya diri untuk menduduki jabatan Ketua DPR. Ia merasa memiliki sejumlah kapasitas untuk menduduki kursi pimpinan.
"Ya dilihat saja sendiri bahwa alhamdulilah saya sudah tiga kali menjadi caleg. Kemudian jadi anggota DPR ya dicek sendiri saja suara saya terakhir 404 ribu merupakan suara terbanyak di nasional dan lain lain sebagainya," beber Puan di Hotel Grand Inna Bali Beach, Jumat (9/8).
Selain berpengalaman sebagai Menko PMK RI 2014-2019, Puan juga pernah menjabat Ketua Fraksi PDIP 2009 - 2014 dan sudah tiga periode menjadi pengurus DPP PDIP. Puan juga dinilai memiliki interaksi politik yang luas dan baik.
Saat itu, Puan menilai jabatan ketua DPR merupakan tugas yang diemban oleh parpol yang berhasil memenangkan pemilu.
Dukungan kepada Puan juga datang dari partai koalisi seperti NasDem, PKB, dan Golkar. Namun, waktu itu PDIP masih menunggu arahan dari ketua umum.
Beberapa hari jelang pelantikan, nama Puan sudah hampir dipastikan menduduki posisi Ketua DPR. Dan, sejarah baru terukir!
"Yang pasti nantinya ini akan pecah telur baru ada perempuan pertama setelah 74 tahun ketua DPR," kata Puan saat konferensi pers pascapelantikan anggota DPR.
Lantas, apa harapan Puan setelah dilantik menjadi Ketua DPR pertama di Indonesia?
"Saya berharap bisa membuat inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia bahwa ternyata politik itu bukan suatu hal yang tabu. Politik itu dinamikanya berkembang, dinamikanya sangat dinamis, namun ternyata bisa juga menghasilkan perempuan perempuan yang nantinya bisa membawa manfaat bagi Indonesia," ungkapnya.
Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengungkapkan dengan terpilihnya Puan maka banyak harapan besar yang harus diwujudkan. Terutama membawa DPR semakin baik ke depannya.
"Pertama, dukungan politik mayoritas di parlemen karena nyaris tak ada lagi oposisi. Kedua, Puan merepresentasikan partai pemenang pileg. Dua hal itu bisa dikapitalisasi untuk membuat kinerja DPR baik," jelas Adi.
"Puan harus menjawab keraguan publik dengan kinerja yang kinclong."
Puan sebagai Ketua DPR juga diharapkan bisa memainkan politik representasi, terutama isu-isu perempuan dalam program legislasi nasional (prolegnas).
"Karena selama ini isu-isu perempuan nyaris tak ada yang menyuarakan di DPR. Ini momentum di mana isu-isu perempuan bisa mudah diperjuangkan nantinya," pungkasnya.