Puan soal Evaluasi Pilkada Langsung: Hati-hati, Jangan Sampai Mundur
PerbesarMenteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian tengah mengkaji evaluasi sistem pilkada langsung. Evaluasi ini lahir dari banyaknya dampak negatif yang dirasakan selama pelaksanaan sistem pilkada langsung. Misalnya, politik uang dan kasus korupsi.
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai evaluasi pilkada mungkin saja dibutuhkan. Namun, ia mengingatkan pentingnya melihat urgensi evaluasi pilkada langsung.
Jangan sampai, kata Puan, keputusan tersebut malah membawa mundur sistem pemilu di Indonesia.
"Karena apapun kita itu sudah melakukan pemilihan langsung sudah beberapa kali, dan memang banyak hal yang perlu dievaluasi. Namun kalau kemudian ada urgensi tertentu ya tentu saja itu komisi II yang harus melihatnya dulu dan mengkaji hal tersebut secara hati-hati. Jadi jangan sampai kita mundur ke belakang," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
Puan juga mengatakan, di Indonesia, penilaian atas keberhasilan pilkada langsung tak bisa digeneralisasi ke semua daerah. Sebab, ada daerah yang berhasil melakukan pilkada langsung, namun ada juga yang bermasalah.
"Ini harus kita cermati secara hati-hati dan kita kaji secara hati-hati. Jangan sampai kita kemudian reaktif, kemudian mundur ke belakang," tutur Puan.
Untuk itu, Puan meminta agar semua pihak menunggu dulu hasil kajian dari DPR. Lantaran sampai saat ini, hal tersebut masih sebatas wacana yang dibunyikan oleh Tito.
"Artinya kalau ada perubahan kan enggak serta merta harus kita lakukan," ujar Puan.
Sebelumnya, Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian membuka peluang evaluasi pilkada langsung. Hal ini berangkat dari pengalamannya sebagai Kapolri yang menemukan berbagai kasus OTT kepala daerah yang korupsi yang berdampak dari biaya politik tinggi dalam pilkada.
"Itu bukan suatu kejutan buat saya, kenapa? Mungkin hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa? Bayangin dia mau jadi kepala daerah, bupati (butuh biaya politik) Rp 30-50 M. Gaji Rp 100 juta taruhlah Rp 200 juta, kali 12, Rp 2,4 M kali 5 tahun, Rp 12 miliar. Keluar Rp 30 M," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).