Pucuk Pimpinan TNI-Polri yang Pensiun Tahun Ini: Panglima TNI, KSAL, Wakapolri

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto berbincang dengan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kiri) usai mengikuti upacara pada peringatan HUT Ke-79 TNI Angkatan Laut di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat. Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

TNI dan Polri akan mengalami sejumlah pergantian jabatan. Tak tanggung-tanggung, tahun ini ada sejumlah pucuk pimpinan Polri yang memasuki masa pensiun.

Sedikitnya ada 3 jabatan yang akan kosong dan harus diisi sebelum pemangkunya memasuki masa pensiun. Sebagian di antaranya bahkan harus melalui fit and proper test oleh DPR.

Di jajaran Polri, ada Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri. Di TNI bahkan ada 2, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAL Laksamana Muhammad Ali.

Mereka akan pensiun di waktu yang hampir berdekatan.

Komjen Ahmad Dofiri

Komjen Pol. Ahmad Dofiri dilantik sebagai Wakapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Foto: Divisi Humas Polri-HO/ANTARA

Dofiri menjabat sebagai Wakapolri menggantikan Agus Andrianto yang dipilih Presiden Prabowo menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dofiri memang sudah melalangbuana di berbagai jabatan Polri sebelum akhirnya masa pensiun pada Juni 2025.

Dofiri yang merupakan lulusan Akpol 1989 ini juga peraih Adhi Makayasa atau lulusan terbaik.

Dia sempat menjabat sebagai Wakapolda DIY, Karobinkar SSDM Polri, Kapolda Banten, Karosunluhkum Divkum Polri, Kapolda DIY, Aslog Kapolri, Kapolda Jawa BArat, Kabaintelkam Polri, Irwasum Polri, dan terakhir Wakapolri.

Meski begitu, sampai saat ini belum ada nama yang santer muncul untuk mengisi posisi Wakapolri nanti. Wakapolri merupakan jabatan yang diisi oleh jenderal bintang 3 Polri.

Saat ini, ada 20 orang lainnya yang memiliki pangkat jenderal bintang 3. Apakah Kapolri memilih satu dari 20 itu atau memilih mempromosikan jenderal bintang 2?

Laksamana Muhammad Ali

KSAL Laksamana Muhammad Ali menyampaikan pembekalan dalam Kuliah Umum Pasis Dikreg LII Sesko TNI TA. 2024, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/11/2024). Foto: Dok. Dinas Penerangan TNI AL

Ali akan lebih dulu pensiun, yakni pada April 2025. Ali merupakan lulusan AAL 1989.

Pria kelahiran 9 April 1967 itu sempat mencuri perhatian saat penanganan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 pada Sabtu 24 April 2021. Saat itu, Ali menjabat sebagai Asrena KSAL dan tampil memberikan penjelasan soal insiden ini.

Sebelum itu, karier Ali memang sudah moncer. Dia pernah menjabat sebagai Danguskamlabar, Waasrena KSAL, Gubernu AAL, Pangkoarmada I, Asrena KSAl, Pangkogabwilhan I, lalu menjadi KSAL.

Nama KSAL juga belum beredar. Biasanya, calon KSAL diambil dari para jenderal bintang tiga di jajaran TNI AL atau Laksamana Madya.

Saat ini, ada 6 pejabat Laksamana Madya di jajaran TNI AL mulai dari Wakasal hingga Pangkoarmada.

Jenderal Agus Subiyanto

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan sambutan saat menghadiri acara Nota Kesepahaman tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM di Lingkungan TNI bertempat di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024). Foto: Puspen TNI

Terakhir, ada Panglima TNI Agus Subiyanto. Agus memasuki masa pensiun pada Agustus 2025.

Agus menjabat sebagai Panglima TNI sejak November 2023. Lulusan Akmil 1991 itu sebelumnya menjabat sebagai KSAD.

Agus juga dikenal dekat dengan Presiden ke-7 Jokowi. Sejumlah jabatan yang diemban tak jauh dari posisi Jokowi menjabat mulai dari Dandim Surakarta, Korem 061/Suryakencana, Danpaspampres, Pangdam III/Siliwangi, Wakasad, KSAD, dan Panglima TNI.

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kiri) berbincang dengan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali (tengah), dan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono saat menghadiri acara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Untuk posisi Panglima TNI, nama akan dipilih Presiden Prabowo Subianto. Calonnya, antara KSAD, KSAL, atau KSAU yang menjabat.

Bila nama sudah dipilih, calon Panglima TNI akan menjalani fit and proper test di Komisi I DPR.