QnA: Apa Itu RUU "Anti-Muslim" yang Picu Protes Besar di India?
PerbesarADVERTISEMENT
Dalam dua pekan terakhir kondisi keamanan di India memanas. Sedikitnya 23 orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap dalam aksi protes menentang Rancangan Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan atau CAB yang dinilai anti-Muslim.
ADVERTISEMENT
CAB memberikan kesempatan warga dari beberapa negara untuk menjadi warga India, kecuali orang Islam. Hal ini memicu protes yang menilai RUU yang diajukan partai Hindu berkuasa, Partai Bharatiya Janata (BJP), tersebut diskriminatif dan mengikis sekulerisme di India.
Awalnya aksi protes digawangi oleh mahasiswa dan para pemuda di kota-kota besar, namun akhirnya meluas ke berbagai negara bagian. Dari Bangalore di selatan hingga New Delhi di utara, ribuan orang turun ke jalan memprotes CAB.
Aksi protes berujung bentrok dengan polisi. Pada kasus terparah, protes pada Jumat dan Sabtu lalu menewaskan 15 orang, termasuk bocah delapan tahun yang tewas terinjak. Lebih dari 1.500 orang ditahan dalam 10 hari pertama protes digelar. Di Uttar Pradesh, negara bagian dengan jumlah Muslim terbanyak, ada lebih dari 600 orang ditangkap.
ADVERTISEMENT
Mencegah aksi meluas, Perdana Menteri India Narendra Modi memerintahkan televisi untuk tidak menayangkan kerusuhan dan internet dimatikan di beberapa wilayah, terutama di kantung Muslim terbanyak seperti Uttar Pradesh, Benggala Barat, dan Assam, serta di kota besar seperti New Delhi dan Aligarh.
Larangan berkumpul juga diterapkan untuk mencegah demonstrasi. Berdasarkan larangan peninggalan kolonial Inggris itu, masyarakat dilarang berkerumun lebih dari empat orang di jalanan. Hal ini malah justru semakin memicu kemarahan warga.
Baiklah, bisa diceritakan soal apa itu CAB?
CAB adalah amandemen undang-undang Kewarganegaraan India yang berumur 64 tahun. RUU ini mulus lolos dalam voting di majelis rendah dan tinggi parlemen Inggris yang dikuasai BJP dan koalisinya. Selanjutnya, RUU akan ditandatangani oleh Presiden Ram Nath Kovind untuk jadi undang-undang.
ADVERTISEMENT
Dalam UU lama, imigran ilegal dilarang jadi warga India. Namun dalam CAB pengecualian diberikan untuk pemeluk enam agama minoritas dari tiga negara, yakni Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Enam agama tersebut adalah Hindu, Sikh, Buddha, Jainisme, Parsi, dan Kristen.
Pemerintahan Modi beralasan, RUU ini dimaksudkan untuk melindungi kelompok minoritas yang dipersekusi di negara-negara tersebut. Di Twitter, Modi merayakan diloloskannya RUU tersebut.
Dalam RUU disebutkan, imigran ilegal dari ketiga negara dan memeluk 6 agama di atas boleh mengajukan kewarganegaraan India. Syaratnya, mereka harus sudah tinggal atau bekerja selama enam tahun di negara tersebut.
Lantas, mengapa CAB jadi kontroversi?
Sesaat setelah disahkan, CAB menuai kontroversi karena dinilai diskriminatif terhadap imigran ilegal Muslim. Padahal, banyak juga minoritas Muslim yang dipersekusi dan harus dilindungi. Misalnya etnis Rohingya asal Myanmar, yang oleh PBB disebut jadi korban genosida, atau warga Ahmadiyah dari Pakistan.
Para pengkritik juga mengatakan RUU tersebut tidak sesuai dengan konstitusi. Pasalnya, pemberian kewarganegaraan tidak boleh didasarkan pada keyakinan beragama seseorang. Dalam konstitusi India, warga dijamin hak-haknya di hadapan hukum tanpa melihat agama.
ADVERTISEMENT
Beberapa media, seperti BBC dan Al-Jazeera, telah menyebut RUU ini sebagai "anti-Muslim". Protes lantas pecah di berbagai negara bagian India, dimotori oleh mahasiswa dan para tokoh Islam. Mereka mengatakan, India mencoba memarjinalkan umat Islam di negara tersebut.
Selain itu, CAB disebut sebagai cara India untuk mendeportasi sekitar dua juta pengungsi Bangladesh di negara bagian Assam. Mereka juga menuduh pemerintahan Modi ingin mengubah India dari negara sekuler sebagai negara Hindu, selaras dengan agenda besar BJP.
Time menuliskan, dalam agenda nasionalisme Hindu BJP, minoritas Muslim dianggap mendapatkan keistimewaan yang berlebihan dalam konstitusi sekuler India, selain itu, warga Muslim dianggap loyal terhadap Pakistan, musuh India.
Lembaga HAM Human Right Watch (HRW) mengatakan RUU ini semakin menegaskan sikap sentimen BJP terhadap Muslim. Selama ini, politikus BJP mendiskreditkan imigran dan pencari suaka Muslim dengan menyebut mereka "penyusup".
ADVERTISEMENT
Sejarawan Mukul Kesavan mengatakan CAB seolah membela imigran, tapi sejatinya mendelegitimasi kewarganegaraan Muslim. Jika memang tujuannya membela imigran, seharusnya Rohingya dan Ahmadiyah juga masuk dalam kategori CAB.
Siap, lalu apa alasan India tetap melanjutkan CAB?
Menteri Dalam Negeri India sekaligus Presiden BJP Amit Shah membantah mendiskreditkan Muslim dalam RUU tersebut. Menurut Shah, Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh, adalah negara mayoritas Muslim sehingga tidak ada umat Islam yang dipersekusi di negara itu.
"Jadi dari tiga negara itu, jika ada warga Muslim yang ingin mendapat kewarganegaraan, kami akan mempertimbangkannya dengan pikiran terbuka, tapi mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dari RUU tersebut karena Muslim tidak dipersekusi," kata Shah.
Sebagai pentolan BJP, Shah dianggap membawa agenda nasionalis Hindu. Selama ini retorika kebencian terhadap imigran Muslim sering digadang BJP untuk mendulang dukungan dalam pemilu.
ADVERTISEMENT
HRW mengutip pernyataan Shah soal imigran ilegal asal Bangladesh dalam pemilu lalu: "Imigran ilegal seperti rayap dan mereka memakan makanan yang seharusnya untuk rakyat miskin kita dan mereka mengambil pekerjaan kita. Mereka melakukan pengeboman di negara kita dan banyak orang yang meninggal."
Lalu apa langkah penentang CAB berikutnya?
Selain melakukan protes di jalanan, ada upaya hukum untuk menjegal CAB agar tidak menjadi Undang-undang.
Reuters memberitakan, RUU tersebut telah digugat di Mahkamah Agung India oleh partai politik Islam, pengacara, dan organisasi Muslim. Dasar gugatan adalah CAB telah melanggar konstitusi sekuler India.
Selain itu, ada lebih dari 500 hakim, pengacara, akademisi, dan aktor, di India yang telah menandatangani petisi menentang CAB.
ADVERTISEMENT
Apakah benar BJP Ingin mengubah India jadi negara Hindu?
Setidaknya itulah yang diyakini oleh para penentang BJP. Hal ini didasari oleh berbagai pernyataan para petinggi partai tersebut, termasuk Shah.
Dalam sebuah pidatonya, Shah mengatakan umat Hindu sebagai mayoritas tidak mendapatkan keistimewaan lebih karena India menganut sistem sekuler. Narasi ini telah dibangun BJP sebagai partai nasionalis Hindu.
Hal serupa juga disampaikan para politisi BJP, salah satunya bekas aktor Ravi Kishan dalam wawancara dengan New York Times pada 16 Desember lalu.
"Ada negara Muslim, ada negara Yahudi, semua orang punya identitasnya sendiri. Dan kami (orang Hindu) jumlahnya satu miliar lebih, benar? Kami harus punya satu identitas," kata Kishan.
Sejarah pembentukan BJP juga mengarah pada agenda negara Hindu. BJP yang dibentuk pada 1980 adalah penerus dari partai Bharatiya Jan Sangh (BJS) yang bubar pada 1977.
ADVERTISEMENT
BJS didirikan oleh Syama Prasad Mukherjee, anggota Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organisasi supremasi Hindu yang ingin menjadikan India negara Hindu.
Sejarawan Kesavan dalam wawancara dengan Telegraph India mengatakan agenda besar BJP itu akan menjadikan Muslim rakyat kelas-dua di India. Lebih lanjut dia mengatakan, India akan menjadi negara fasis jika mimpi BJP terwujud.
"Hal ini (CAB) akan menjadi inaugurasi institusi negara Hindu, landasan kokoh untuk fasisme di India," kata Kesavan.
