Ragam Reaksi soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam peringatan puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Presiden Prabowo Subianto, menyerukan sebuah wacana: pemilihan kepala daerah tak lagi langsung, tapi dipilih oleh DPRD seperti era orde baru.

Ide ini ia lontarkan dalam sambutannya di acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12). Alasannya, ongkos pilkada kelewat mahal hingga menghabiskan triliunan rupiah.

Prabowo juga berkaca pada pemilihan kepala daerah di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan India yang ia nilai lebih efisien. Kata Prabowo, di negara-negara itu, selain memilih anggota DPRD, masyarakat juga dapat disebut mempercayakan pilihan kepala daerah pada mereka.

Tentu, wacana Prabowo ini memantik beragam komentar dan reaksi dari beberapa entitas politik. Berikut kumparan rangkum:

Golkar: Ini Sudah Jadi Kegalauan Bersama

Sekjen Golkar, Sarmuji, menyebut mahalnya ongkos pilkada yang mencapai triliunan rupiah ini juga sudah jadi kegalauan bersama. Tak hanya biaya kampanye, tapi juga biaya penyelenggaraan juga memakan ongkos tak murah.

“Bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya,” kata Sekjen Golkar, Sarmuji, kepada wartawan di SICC Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

“Artinya sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama kerisauaun bersama,” lanjutnya.

Ketua DPP Golkar sekaligus Ketua DPD Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji. Foto: Dok. Pribadi

Tak hanya Golkar, menurut Sarmuji, banyak partai politik lain yang juga tengah mengkaji sistem Pilkada ini.

“Mungkin butuh beberapa waktu. Kita menyusun argumentasi, butuh menyusun reviewnya, kesimpulannya seperti apa, nanti kita tunggu hasil kajiannya,” ungkapnya.

Ketua DPD RI: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, merespons Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan biaya pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD. Menurutnya, hal itu perlu dipertimbangkan secara serius.

Sultan mengatakan, pihaknya termasuk yang paling intens mengawasi dan mengkaji proses pilkada serentak yang lalu. Karena dia beranggapan pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

"Pernyataan Pak Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau," ujar Sultan dalam pernyataan tertulis, Jumat (13/12).

Menkum Klaim Wacana Ubah Sistem Pilkada Dapat Respon Positif dari Masyarakat

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan perubahan sistem pilkada lewat pemilihan langsung dikembalikan pemilihan oleh DPRD seperti era Orde Baru (Orba).

Supratman menyebut, pemilihan kepala daerah lewat DPRD tak melanggar undang-undang.

"Pertama, pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu, kan, diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu, kan, tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," kata Supratman di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Politikus Gerindra yang pernah menjadi Ketua Baleg DPR RI itu menjelaskan bahwa usulan tersebut sudah lama dibicarakan oleh partai politik, bukan hanya baru-baru ini saja.

"Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat," klaim Supratman.

Selain itu ia menyebut, wacana itu muncul karena angka Golput yang tinggi.

"[Golput tinggi jadi pertimbangan pilkada dikembalikan ke DPRD] Salah satunya juga, buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan," kata Supratman.

KPU: Rekayasa Pemilu yang Baik yang Kita Pikirkan

Ketua KPU RI Mochammad Afifudin tidak mendukung atau menolak wacana Prabowo ini. Sebagai pelaksana, ia sempat mengalami perubahan sistem pemilu seperti isu proporsional tertutup pada 2023 lalu.

Baginya, in adalah dinamika politik yang wajar. Ia mendukung setiap pihak memberikan usulan agar mekanisme Pilkada semakin ideal.

Pimpinan KPU Mochamad Afifudin didampingi sejumlah pimpinan KPU RI lainnya saat konferensi pers terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

“Nah, bagaimana kita semua teman-teman mendorong idealitas yang ada dalam engineering atau rekayasa pemilu yang baik yang kita pikirkan,” kata Afif.

“Ini kemudian terfasilitasi terakomodasi dalam revisi undang-undang pemilu sehingga apa yang kita idealkan tentang pemilu kita bisa kemudian lebih sesuai yang kita harapkan sesuai yang kita idealkan,” lanjutnya.

Titi Anggraini soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Mempreteli Hak Rakyat

Pengajar Pemilu di Fakultas Hukum UI, Titi Anggraini, menilai hal itu sebagai langkah mundur.

“Dalam pandangan saya, lebih baik pemerintah fokus menata konsolidasi demokrasi di Indonesia tanpa harus banyak membuat narasi yang bisa menimbulkan kontroversi karena mempreteli hak rakyat dalam berdemokrasi,” ujar Titi saat dikonfirmasi, Jumat (13/12).

Titi menyebut pemerintah mestinya fokus mengevaluasi apa yang bisa diperbaiki dari penyelenggaraan sebelumnya.

Titi Anggraini berdialog dengan pembawa acara Podcast Info A1 saat berkunjung ke Kantor Kumparan di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (9/8/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Terlalu banyak kontroversi bisa mengganggu konsentrasi pemerintahan Prabowo dalam melaksanakan program pembangunan dan pemenuhan janji-janji politiknya. Itu sangat kontradiktif,” kata Titi.

Apabila pemilihan dikembalikan ke DPRD, kata Titi, memang biaya politik kemungkinan bisa menjadi lebih murah. Namun bukan berarti praktik money politics (politik uang) selama pilkada akan hilang.

“Mungkin saja biayanya menjadi lebih murah, tapi tidak serta-merta menghilangkan praktik politik uang dan juga politik biaya tinggi dalam proses pemilihannya,” ujar dia.

Mahfud soal Prabowo Usul Kepala Daerah Via DPRD: Evaluasi, karena Sekarang Jorok

Eks Menkopolhukam Mahfud MD menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto soal perubahan sistem pilkada. Tidak lagi lewat pemilihan langsung melainkan kembali dipilih DPRD seperti era Orde Baru (Orba).

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD ditemui di Universitas Islam Indonesia (UII), Jumat (13/12/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

"Bagus, menurut saya itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi. Apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan," kata Mahfud MD ditemui di kampus Universitas Islam Indonesia (UII) di Jalan Kaliurang KM 14,5, Kabupaten Sleman, Jumat (13/12).

Mahfud menilai pilkada perlu dievaluasi karena sudah terlampau jorok.

"Evaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok (pilkadanya) yang sekarang terjadi ini," katanya.

PAN soal Prabowo Dorong Sistem Pilkada Diubah: Sedang Dibicarakan Parpol

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo terkait perubahan sistem Pilkada di Indonesia. Salah menjelaskan, pemikiran tersebut sebetulnya sudah lama dibahas di internal PAN.

Namun, ia menuturkan, PAN perlu melakukan kalkulasi lebih detail sebelum menyampaikan pandangannya ke publik.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay memberikan keterangan saat konferensi pers menjelang Rakernas 4 PAN di Kantor DPP PAN, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol," ucap Saleh dalam keterangannya, Jumat (13/12).

PPP soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Inovasi Jalankan Demokrasi Murah

PPP bereaksi positif atas wacana yang diusulkan Presiden Prabowo ini. Menurutnya, wacana ini adalah inovasi untuk menjalankan demokrasi yang murah.

Mardiono mengakui bahwa biaya Pemilu 2024 adalah yang tertinggi. Tak hanya pengeluaran partai saja yang besar, namun juga menjadi beban negara.

Plt Ketum PPP, Mardiono, di Mukernas II PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12). Foto: Jonathan Devin/kumparan

"Kita akui sepenuhnya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling berbiaya tinggi. Biaya yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara," kata Mardiono di sela Mukernas II PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12).

Oleh karena itu, Mardiono melanjutkan, perlu ide atau inovasi baru untuk menjalankan demokrasi. Namun dengan biaya yang minim.

"Memang kita butuh untuk membangun penguatan sebuah demokrasi, tetapi tidak boleh juga membebani rakyat. Sehingga harus ada ide-ide inovasi pemikiran bagaimana supaya kita menjalankan demokrasi itu dengan ekonomi, biaya, yang tidak terlalu tinggi," ungkapnya.