Ramai Staf Kemenhut Minta Video Drone yang Diambil Pendaki di Gunung Rinjani
·waktu baca 3 menit
PerbesarPemilik drone atau pilot drone bernama Indra Sutanto membagikan ceritanya saat dihubungi staf Kementerian Kehutanan yang meminta video dronenya tentang Gunung Rinjani secara untuk keperluan Kemenhut. Video drone itu diunggahnya di akun Titktoknya @indra_sutanto.
Padahal, di tempat lain seperti Gunung Gede Pangrango, untuk menerbangkan drone sendiri harus membayar Rp 2 juta agar diberi izin drone di kawasan taman nasional itu.
Indra mengatakan, hal ini berawal saat staf Kemenhut itu melihat video dronenya di akun Tiktoknya. Ia kemudian menghubungi Indra hingga berlanjut ke telepon.
"Jadi waktu itu melalui media TikTok saya dijapri oleh seseorang yang mengaku dari staf menteri, ingin meminta video saya tersebut, dan saya pun mengizinkan dengan harapan nanti soal izin biaya drone di taman nasional jangan terlalu mahal, dan beberapa hari lalu saya dikirim dari pihak BC tiket izin drone di salah satu taman nasional," kata Indra saat dihubungi, Rabu (30/7).
Indra sebenarnya tak mempermasalahkan hal itu. Namun menurutnya, hal itu kurang tepat. Sebab, di satu sisi orang diminta membayar karcis untuk bisa menerbangkan drone. Di sisi lainnya, ia menyayangkan Staf Kemenhut malah meminta video drone itu secara cuma-cuma.
"Nah jadi lucunya di situ kan, kita diminta biaya tapi mereka tinggal minta," ujarnya.
Indra sempat membagikan pesan Staf Kemenhut itu dan viral di media sosial. Banyak pihak yang menyayangkan sikap staf Kemenhut itu.
Setelah hal itu ramai, staf Kemenhut kemudian mengeklaim bahwa permintaan itu adalah inisitifnya sendiri bukan arahan dari pimpinannya.
"Dan ternyata tadi orang yang minta video saya japri katanya itu bukan perintah atasan tapi inisiatif sendiri, dan karena dia baru dia tidak tahu prosedurnya kalau mungkin itu tidak boleh, dan katanya padahal pihak kementrian punya stoknya tapi karena dia baru, jadi dia tidak tahu," jelasnya.
Indra Berharap Tarif Drone Dikaji Ulang
Menurut Indra, tarif karcis drone di Gunung Gede cukup mahal. Bahkan sangat memberatkan para pengguna drone.
"Sebenarnya prihal bayar itu sangat memberatkan kita sebagai pengguna drone, dan jika kondisi pilot dronenya punya uang dan dia bayar, tapi dia tidak bisa menerbangkan drone dengan baik, itu malah membahayakan pengunjung yang ada di sana, karena bisa nabrak atau hal hal lain yang tidak baik bisa terjadi," ujarnya.
"Seharusnya pihak pemerintah mendukung pengguna drone yang sudah baik mengoperasikan drone dan tidak dikenakan biaya yang besar, karena hasil drone yang baik juga bisa membantu meningkatkan pengunjung wisata, dan nanti warga sekitar juga akan terkena dampak ekonomi yang lebih baik lagi," imbuh Indra.
Respons Kemenhut
Kepala Bagian PPIP Humas dan KLN Kementerian Kehutanan, Agus Yasin angkat bicara mengenai unggahan viral terkait permintaan footage dari salah seorang staff Menteri Kehutanan Raja Juli kepada salah satu konten kreator.
Agus menjelaskan bahwa permintaan itu dilakukan atas inisiatif pribadi bukan mengatasnamakan lembaga.
"Permintaan tersebut merupakan inisiatif pribadi staf kami yang tengah mengerjakan materi dokumentasi kegiatan resmi kementerian," kata Agus dalam keterangannya, Rabu (30/7).
Agus menjelaskan, pemilik konten telah menyetujui penggunaan videonya. Ia menekankan bahwa permintaan yang dilakukan staff tersebut bukan instruksi langsung dari Menhut Raja Juli.
"Permintaan tersebut dilakukan dengan persetujuan langsung dari pemilik konten, tanpa paksaan, dan bukan merupakan instruksi dari pejabat struktural maupun Menteri," ucapnya.
Lebih jauh, Agus mengatakan, pihaknya akan menjadikan hal itu sebagai pembelajaran untuk etika penggunaan konten dari pihak lain.
"Kami berterima kasih atas atensinya dan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran untuk memperkuat kolaborasi dan etika berkomunikasi dalam penggunaan konten pihak lain," tutup dia.