Ramai Usai Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot saat Jokowi Datang

Petugas Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye (APK) di Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023). Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Satpol PP Bali mencopoti sejumlah baliho yang berseliweran di lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10). Salah satunya adalah baliho paslon capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur (Sang Made Mahendra Jaya), saya diminta mencabuti atribut parpol di lokasi acara," kata Kasatpol PP Bali, Nyoman Rai Dharmadi, Selasa (31/10).

"Saya tidak memandang itu bendera PDIP, Ganjar-Mahfud, tidak ada kaitannya," ujar Nyoman.

Nyoman menyebut pencopotan itu untuk membangun suasana netral agar tidak terkesan memihak salah satu bacapres. Selain baliho Ganjar-Mahfud, ia yakin ada baliho pihak lain yang mereka copot, misalnya baliho PSI yang menampilkan wajah Jokowi.

"Mencabuti sementara, baik-baik kita, enggak merusak kok," jelasnya.

Nyoman menjelaskan, Satpol PP menerima instruksi dari Mahendra sekitar pukul 08.30 WITA. Satpol PP tidak memiliki waktu untuk berkoordinasi dengan partai politik agar mencopot baliho itu secara mandiri. Maka itu, petugas langsung terjun ke lapangan mencopot baliho tersebut.

Menurutnya, Mahendra meminta baliho parpol dicopot demi menunjukkan netralitas Pemerintah Provinsi Bali dalam Pemilu 2024. Dia mempersilakan baliho kembali dipasang setelah kunker Jokowi berakhir.

"Tidak memandang itu bendera PDIP, Ganjar-Mahfud, ndak ada urusannya ndak ada kaitannya. Untuk membangun suasana netral itu sebenarnya. Mungkin menurut saya karena benar juga sih agar tidak terkesan memihak-mihak salah satu," tegas Nyoman.

Respons PDIP soal Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot

Bacapres dan Bacawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di acara dialog dengan Gen Z di kawasan Blok M, Jakarta, Senin (23/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menyebut pihaknya bakal segera melakukan investigasi atas kejadian pencopotan baliho Ganjar-Mahfud itu. Apalagi Bali merupakan salah satu kandang banteng.

"Di Bali itu kan kita tahu kita, kita tahu Bali sarangnya banteng, kandangnya banteng. Jadi kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin di Gedung DPR, Senayan, Selasa (31/10).

Dia berpandangan pencopotan itu bisa dianggap sebagai tindakan provokasi. Komarudin mengingatkan sebaiknya kandang PDIP tidak diganggu.

'Tapi kalau banteng jangan diganggu banteng kalau diam jangan diganggu karena kalau dia bangun dia brutal itu banteng. Jadi banteng enggak ada itu cengeng-cengeng itu banteng itu cuma kalau diam jangan diganggu itu berbahaya," lanjutnya.

Sementara itu, di kesempatan terpisah, Sekretaris DPD PDIP Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengaku sedih dengan hal tersebut. Menurutnya, pemasangan baliho itu pun tak melanggar aturan dari KPU maupun Bawaslu.

"Saya sangat sedih dengan situasi itu, setahu saya Pak Jokowi itu dulu di Gianyar hampir 96 persen (perolehan suaranya). Apakah ini, saya enggak ngerti lah," ujar Jaya Negara saat dihubungi.

Jaya Negara menyayangkan pihaknya tidak diajak berkoordinasi oleh pemerintah daerah maupun Satpol PP.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Sunanto alias Cak Nanto. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Pencopotan baliho ini pun diduga merupakan bentuk penggunaan kuasa oleh pihak tertentu. Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Sunanto (Cak Nanto) mengatakan, sejauh ini ia menerima informasi bahwa pencopotan ini bertepatan dengan momen kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Bali.

Cak Nanto pun menilai ada penyalahgunaan kepentingan dan kekuasaan di balik insiden penurunan baliho ini. Ia pun menyayangkan praktik ini terjadi.

“Informasinya hanya PDIP dan Pak Ganjar yang dicopot, maka perspektifnya penggunaan kekuasaan menjadi terus dilakukan, dan itu tidak boleh di dalam proses demokrasi yang seperti ini,” tuturnya.

Ia menyebut, jika praktik ini terus dilakukan maka tidak menutup kemungkinan publik akan kembali bias dan terpecah belah.

“Ya memecah belah ya, membuat keresahan, intimidatif lah intinya. Proses intimidatifnya kan semakin jelas, yang berbeda haris dicegat, yang utama dibiarkan, kan intimidatif,” tuturnya.

Pemprov Bali Pastikan Tak Ada Muatan Politis

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali I Dewa Made Indra. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Sekda Bali, Dewa Made Indra, memastikan pencopotan baliho itu tak didasari muatan politis. Keputusan itu, kata Indra, diambil usai rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) bersama Israna.

Dalam rapat itu diputuskan bahwa semua alat peraga yang tak berhubungan dengan kegiatan Jokowi dalam radius 200 meter dari lokasi kunker akan diberisihkan sementara. Termasuk alat peraga yang berkaitan dengan capres-cawapres, partai, atau caleg.

"Tidak bermuatan politik. Pembersihan di lokasi kunker presiden dilakukan tanpa memandang capres dan partai tertentu," kata Indra dalam siaran pers, Selasa (31/10).

Selain itu, alat peraga yang ada di sepanjang jalur yang dilalui Jokowi, di luar 200 meter tadi, bakal dirapikan. Misalnya yang sudah miring atau hampir jatuh.

Indra memastikan, setelah kunjungan kerja Jokowi selesai, seluruh alat peraga itu dipasang lagi. Ia berharap masyarakat bisa bijaksana dalam menanggapi informasi terkait pencopotan baliho Ganjar-Mahfud.

“Mohon masyarakat bisa memahami dengan baik, tolong jangan diinterpretasikan sebagai upaya politik tendensius. Kami di Pemprov Bali selalu berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di pemerintahan daerah terhadap kondisi politik saat ini,” tutupnya.