Reaksi Tak Biasa Puan Ditanya Revisi UU MD3 hingga Jokowi Rebut PDIP

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan III tahun 2023-2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Ketua DPR Puan Maharani akhirnya muncul ke publik. Kali ini dia hadir dan memimpin langsung Sidang Paripurna DPR penutupan masa sidang IV, Kamis (4/4).

Ada banyak pertanyaan yang ditujukan untuk Puan terkait kondisi politik terkini. Mulai dari revisi UU MD3 yang masuk Prolegnas hingga Jokowi yang akan merebut PDIP dari Megawati Soekarnoputri.

"Enggak ada (pembahasan UU MD3) itu," kata Puan singkat di Gedung DPR, Senayan, Kamis (4/4).

Hanya itu saja yang dijawab oleh Puan dengan kata-kata.

Lalu, saat ditanya terkait perkembangan hak angket yang diwacanakan PDIP, Puan hanya memberikan gesture menggelengkan kepala. Dia juga enggan menjawab apakah hak angket masih dibahas di fraksi PDIP DPR.

Respons yang sama juga diberikan Puan saat ditanya awak media soal isu Jokowi mau merebut kursi Ketum PDIP. Dia kembali menggelengkan kepala dan enggan menjawab.

Hak angket diusulkan capres 03 Ganjar Pranowo untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 dan disambut PDIP sebagai salah satu parpol pengusung. Pada rapat paripurna pembukaan masa sidang IV DPR, fraksi PDIP, PKB hingga PKS menyuarakan lantang penggunaan hak angket.

Namun, ternyata wacana itu terancam layu sebelum berkembang. Sebab, pengajuan hak angket tak kunjung dilakukan hingga penutupan masa sidang hari ini, Kamis (4/4).

Sementara itu, isu Jokowi ingin merebut kursi Ketum PDIP diungkapkan Sekjen Hasto Kristiyanto. Dia mengungkapkan Jokowi sempat berusaha meminta Megawati Soekarnoputri menyerahkan kursi Ketum PDIP. Jokowi bahkan mengutus salah satu menteri kepercayaannya untuk menghubungi guru besar IPDN, Ryaas Rasyid. Tujuannya untuk membujuk Megawati.

"Ada seorang menteri, ada super powerful, ada yang powerful. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi," kata Hasto dalam diskusi bedah buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971', di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).