Relawan Jokowi Laporkan Wawancara Najwa-Kursi Kosong, tapi Diminta ke Dewan Pers

6 Oktober 2020 16:39 WIB
Relawan Jokowi laporkan Najwa Shihab terkait wawancara kursi kosong di SPKT Polda Metro Jaya, Selasa (6/10). Foto:  Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Relawan Jokowi laporkan Najwa Shihab terkait wawancara kursi kosong di SPKT Polda Metro Jaya, Selasa (6/10). Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Wawancara Najwa Shihab dengan kursi kosong dalam acara Mata Najwa menyinggung perasaan Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Soembarto. Kursi kosong yang jadi simbol ketidakhadiran Menkes Terawan itu dianggap menjelekkan Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
"Terkait wawancara kursi kosong, jadi saya sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu merasa Presiden RI dideskreditkan melalui pembantunya yaitu Menteri Terawan. Umpama menteri ini adalah representasi dari presiden itu sendiri," kata Silvia saat dikonfirmasi, Selasa (6/10).
Menurutnya, apa yang dipertontonkan dalam acara tersebut seperti mem-bully Terawan. Padahal, ketidakhadiran Terawan dinilai Silvia karena memiliki kesibukan di tengah penanganan corona saat ini. Terawan juga punya hak untuk tidak datang ke satu acara tertentu.
"Jadi pembelaan kami berdasarkan kemanusiaan juga dan berdasarkan tanggung jawabnya sebagai menteri dan kami menyayangkan pejabat negara di-bully seperti itu di TV tanpa mempunyai hak jawab," kata Silvia.
Najwa Shihab. Foto: Instagram @najwashihab
Demi menjerat Najwa ke jalur hukum, Silvia mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi. Pihak SPKT menyarankannya untuk bertemu bagian siber di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
ADVERTISEMENT
"Ya pasalnya yang jelas UU ITE, perbuatan tidak menyenangkan," kata Silvia.
Namun, niatnya belum tercapai. Penyidik menilai perkara itu menyangkut kerja jurnalis sehingga harus lebih dulu dibawa ke Dewan Pers untuk diselesaikan sesuai UU Pers.
"Karena ini sifatnya lex specialis artinya UU yang berlaku itu UU Dewan Pers kemudian kami dari siber diarahkan ke Dewan Pers. Kami ke Dewan Pers oleh Dewan Pers diminta untuk buat surat resmi dan mereka akan menjawab surat resmi tersebut dalam waktu segera," kata Silvia.
Ia memastikan surat itu akan dilayangkan pada Rabu (7/10). Harapannya Dewan Pers segera memutuskan hasil dari laporan itu.