Relokasi SD Pondok Cina untuk Masjid, Anggota DPRD Depok Sindir Ego Wali Kota

10 November 2022 12:44 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
SDN Pondok Cina 1 Depok.  Foto: Annisa Thahira/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
SDN Pondok Cina 1 Depok. Foto: Annisa Thahira/kumparan
ADVERTISEMENT
Anggota DPRD Komisi D Fraksi PKB Kota Depok, Babai Suhaemi, tak sepakat dengan rencana pembangunan Masjid Agung Kota Depok di Jalan Margonda Raya. Sebab rencana itu berimbas pada SDN Pondok Cina (Pocin) 1 Depok yang ada di lokasi pembangunan dan harus dipindah.
ADVERTISEMENT
Babai mengatakan, rencana pembangunan ini tak pernah dibahas Pemkot Kota Depok dengan DPRD. Ia pun mempertanyakan apakah masjid lebih diperlukan dibanding sekolah.
Anggota DPRD Fraksi PKB Kota Depok Babai Suhaemi, datang untuk mengecek lokasi dan beraudiensi dengan ortu siswa SDN Pondok Cina 1 Depok, Kamis (10/11). Foto: Annisa Thahira/kumparan
"Berkaitan dengan persoalan pembangunan sekolah, kita di DPRD tidak pernah diajak bicara oleh Pemkot. Apa tujuannya sekolah ini harus diubah menjadi masjid, apakah memang betul di sini dibutuhkan betul keberadaan masjid itu?" kata Babai kepada wartawan, saat hadir untuk beraudiensi dengan orang tua siswa di SDN Pondok Cina 1, Kamis (10/11).
"Yang kami tahu pada saat itu Pak Ridwan Kamil diajak kemari tanpa ada musyawarah lagi, tanpa ada komunikasi lagi bahwa ini mau dibongkar untuk dibangun masjid. Secara etika politik, pemerintahan, itu tidak boleh dilakukan sepihak," imbuh dia.
SDN Pondok Cina 1 Depok. Foto: Annisa Thahira/kumparan
Di hadapan para orang tua murid, Babai lalu bertanya apakah rencana relokasi sudah disetujui. Para orang tua murid memastikan mereka belum diajak bicara hingga sepakat.
ADVERTISEMENT
"Apa pun yang dibangun oleh pemerintah itu banyak pihak yang harus diajak bicara, pada akhirnya yang menikmati terutama masyarakat itu sendiri. Apakah pemerintah pernah bertanya kepada wali murid ini setuju enggak dipindah. Pernah enggak ditanya?" tanya Babai.
"Tidak!" jawab sejumlah wali murid.
Suasana SDN Pondok Cina 1 Depok di tengah polemik pembangunan masjid dan trotoar, Kamis (10/11/2022). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
Babai memastikan baik anggota DPRD baik di Komisi D maupun secara keseluruhan, tidak pernah diminta tanggapan soal pembangunan masjid. Adapun tak ada pembahasan soal anggaran.
"Belum pernah juga dibahas di dalam forum resmi DPRD, anggarannya dari provinsi berapa nilainya ya kan, sudah masuk di APBD 2022 ini berapa nilainya kemudian kapan ditendernya, dan kapan dilaksanakannya, kapan deadlinenya dibuat dan seterusnya. Itu tidak pernah dibicarakan, kalau sekarang terjadi penolakan menurut saya hal yang wajar," papar dia.
ADVERTISEMENT
"Ada mekanisme yang tidak dilakukan oleh pemerintah, yaitu tidak memberikan kepastian wali murid Anda dipindah, ini lho sekolah yang baru yang lebih bagus dari ini, tempatnya lebih baik dari ini, ini juga tidak. Ini yang sangat saya sayangkan kami dari DPRD terhadap sikap yang dilakukan Pemkot. Hari ini saya turun ingin mendalami secara langsung," ujarnya.

Akan Panggil Disdik dan Pemkot Besok

Suasana SDN Pondok Cina 1 Depok di tengah polemik pembangunan masjid dan trotoar, Kamis (10/11/2022). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
Babai menegaskan pihaknya akan memanggil pihak Pemkot dan disdik soal relokasi sekolah dan pembangunan masjid besok, Jumat (12/11).
"Insyaallah besok Jumat jam 09.00 pagi kita akan memanggil Dinas Pendidikan Kota Depok, perwakilan dari ortu murid, untuk kita diskusikan apa masalahnya yang harus kita carikan jalan keluar," ujarnya.
"Besok kita akan panggil secara resmi, Pemkot dalam hal ini disdik sebab informasi terkait rencana pembangunan ini sejak bulan Februari 2022, sekarang November hampir jalan 8 bulan, kenapa ortu murid enggak pada tahu. [DPRD] juga tidak tahu," terangnya.
Suasana SDN Pondok Cina 1 Depok di tengah polemik pembangunan masjid dan trotoar, Kamis (10/11/2022). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
Sslain itu, Babai menilai pembangunan masjid di Depok sudah luar biasa. Menurutnya Pemkot sudah punya banyak masjid seperti Masjid Baitul Kamal di Balai Kota Depok. Sehingga perlu dikaji betul apakah Masjid Agung Kota Depok diperlukan.
ADVERTISEMENT
"Itu kan harus ada kajian secara ilmunya, ketika pemerintah membangun, mengeluarkan dana APBD kah, APBN kah? Makanya harus menjadi objek dari pembangunan itu masyarakat. Apakah masyarakat setuju dengan pembangunan masjid?" paparnya.
"Apakah itu permintaan masyarakat dibangun masjid? Atau jangan-jangan ego pribadi wali kota kan seperti itu? Ini yang nanti saya dalami," pungkas dia.