Rencana Pelonggaran PSBB Seharusnya Diserahkan ke Pemda
PerbesarPemerintah membuka kemungkinan melonggarkan PSBB namun Presiden Jokowi menyebut keputusan tersebut harus dibuat tanpa tergesa-gesa dan hati-hati. Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX Fraksi Golkar Darul Siska menuturkan, seharusnya kebijakan soal pelonggaran PSBB diserahkan kepada kepala daerah yang bersangkutan.
"Pelonggaran PSBB diserahkan saja kepada kepala daerah masing-masing. Kepala daerah yang tahu manfaat dan mudharat kalau hal itu dilakukan," kata Darul saat dihubungi, Rabu (13/5).
Apalagi, Darul menuturkan, kepala daerah memiliki data terkini mengenai tren perkembanganan kasus di wilayahnya. Selain itu, menurutnya, kepala daerah lebih mengetahui karakter masyarakatnya apakah displin menaati peraturan PSBB atau tidak.
"Kepala daerah yang tahu persis karakter masyarakatnya, data tentang data penduduk yang terpapar dan trend penyebaran COVID-19 di daerahnya," tutur Darul.
"Serta dia pulalah yang bertanggung jawab tentang kesehatan warganya," sambungnya.
Pemerintah tengah mengkaji apakah mungkin pelonggaran PSBB dilakukan pada bulan Juni mendatang. Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan, ada empat fase pelonggaran yang akan dilakukan yakni prakondisi, timing, prioritas, dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
"Kemudian pelonggaran untuk bulan Juni. Bapak Presiden telah memberikan instruksi bahwa kita harus hati-hati, kita tidak terburu-buru. Jadi langkah-langkah itu adalah sebuah program perencanaan agar pemerintah baik di pusat atau di daerah bisa memikirkan langkah-langkah antisipatif supaya tidak terdadak," kata Doni, Selasa (12/5).
--------------------------------
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona. Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.