Respons Rano Karno soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengcungkan jari disela menyampaikan keterangan pers terkait kemenangan dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di Cipete, Jakarta, Kamis (28/11/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 03, Rano Karno atau Si Doel, merespons terkait adanya wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD dan bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat.

Usulan itu awalnya disampaikan oleh Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Kemudian, usulan tersebut disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo beralasan, Pilkada secara langsung dinilai tidak efektif. Tak hanya itu, pelaksanaan Pilkada secara langsung juga dianggap mengeluarkan biaya yang tinggi.

Menanggapi itu, Doel pun sepakat dan mengaku bahwa pelaksanaan Pilkada saat ini memang terasa mengeluarkan biaya yang besar.

"Kita pilih Pilkada itu, kan, dengan asas. Asas [Pilkada] itu, kan, jurdil (jujur dan adil). Ini, kan, memang yang terasa, ini, kan, memang biaya besar. Waktunya lama," ujar Doel kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).

Tak hanya itu, Doel menyebut bahwa proses yang dijalani di Pilkada saat ini juga terasa melelahkan. Terutama, dalam tahun ini, yang juga digelar Pilpres dan Pileg.

Ilustrasi pilkada Foto: Embong Salampessy/Antara

"Kenapa berasa? Kita mulai dari Pileg, loh. Pileg, Pilpres, Pilkada. Waduh, memang lelah, lelah," kata dia.

"Makanya, kan, Pak Prabowo juga bilang capek gitu, panjang. Jadi, nanti kita pikirkan mana yang terbaik buat Indonesia," imbuhnya.

Kendati begitu, Doel menekankan perlu menunggu sikap partai untuk menentukan keputusan terkait wacana tersebut di masa mendatang.

"Wah, itu, kan, keputusan politik partai. Artinya, saya ini, kan, bagian dari partai. Itu urun rembug semua," ucap dia.

"Kalau memang setuju begitu, ya kita lakukan itu. Artinya, kalau memang tidak setuju, tentu ada alasan," pungkasnya.

Adapun usulan tersebut mulanya digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia menyebut Pilkada 2024 seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Hal tersebut berdasarkan kajian Golkar terkait pelaksanaan pemilu kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12). Dia menyebut perlu ada formulasi baru untuk merumuskan sistem politik ke depan.

"Ini Pilkada rasa Pilkades, Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat untuk merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita reformasi kita," kata Bahlil.

Dalam acara yang sama, Prabowo pun menyambut usulan itu. Alasannya karena Prabowo menilai Pilkada ini terlalu membuang-buang anggaran sehingga tidak efisien.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati," ujar Prabowo dalam pidatonya.