Respons TNI soal SBY Minta Jenderal Aktif Jangan Berpolitik
·waktu baca 2 menit
PerbesarPresiden ke-6 RI Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono berpesan untuk jenderal TNI aktif jangan berpolitik. Pesan itu disampaikan SBY ketika berkumpul bersama 38 Ketua DPD partai di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).
Wakil Inspektorat TNI, Mayjen Alvis Anwar, diminta tanggapan terkait hal ini. Namun, Alvis hanya menjawab diplomatis.
“Saya belum mendengar berita itu. Mohon maaf saya belum bisa memberikan tanggapan, karena itu mungkin pernyataan beliau ya,” kata Alvis saat ditemui di Mabes TNI, Jakarta, pada Selasa (25/2).
Meski begitu, Alvis mengatakan jika merujuk UU TNI yang berlaku saat ini, ada beberapa jabatan di kementerian/lembaga yang bisa diduduki oleh perwira aktif.
“Sementara kalau undang-undang kan yang saat ini berlaku ada beberapa lembaga ya yang boleh TNI masuk ya,” ucap Alvis.
Sebelumnya SBY meminta para jenderal untuk bersikap ksatria. Tidak boleh jenderal atau tentara aktif ikut terjun ke politik.
Pesan itu disampaikan berdasarkan tugas yang dijalaninya saat masih menjadi tentara aktif. SBY pernah ditugaskan sebagai ketua fraksi ABRI (kini TNI) di MPR RI tahun 1998.
Tugas utamanya, menggagas reformasi ABRI. Katanya, setelah reformasi ABRI, adalah hal tabu untuk seorang perwira militer berpolitik.
“Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu pada saat reformasi ABRI yang saya menjadi tim reformasinya, ketuanya, kami jalankan,” kata Ketua Majelis Tinggi Demokrat itu.
Benar saya tergugah, terinspirasi. Kalau masih jadi jenderal aktif, misalnya, jangan berpolitik. Kalau berpolitik, (harus) pensiun,” ujar SBY.
SBY yang terkenal dengan julukan The Thinking General ini menerapkan prinsip ini saat anaknya, AHY, masuk politik. AHY memilih pensiun dini dari TNI pada 2016 dan bergabung dengan Partai Demokrat.