Retno Desak Dewan Keamanan PBB Hentikan Eskalasi Konflik Israel-Hamas di Gaza

25 Oktober 2023 9:31 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pernyataan nasional Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Amerika Serikat, pada hari Sabtu, (23/9/2023). Foto: Twitter/@Kemlu_RI
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pernyataan nasional Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Amerika Serikat, pada hari Sabtu, (23/9/2023). Foto: Twitter/@Kemlu_RI
ADVERTISEMENT
Indonesia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera bertindak menghentikan eskalasi konflik Israel-Hamas di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Sebanyak 5 ribu warga Palestina di Gaza tewas akibat serangan Israel.
ADVERTISEMENT
Desakan itu disampaikan Menlu Retno Marsudi pada Selasa (24/10), dalam High-Level Open Debate DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah yang diselenggarakan di New York.
“Saya ingin mengingatkan bahwa DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang," ucap Retno seperti dikutip dari keterangan pers Kemlu RI.
Retno menambahkan, DK tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina.
Dia menyebut, serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza dilakukan oleh Israel.
“Saya ingin bertanya bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK akan menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?” cecar Menlu.
ADVERTISEMENT
Retno menambahkan, setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan memperparah instabilitas.
“Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum DK mengambil langkah?” tanya Menlu.